Wakil Bupati Kutai Barat Minta Fokus Pada Pengendalian Dalam Mengelola Resiko Pengadaan Barang Dan Jasa. Selasa, (6/18/2019)

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Mengelola Risiko Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ruang Koordinasi Lantai III  Setdakab. Kutai Barat. Kominfo Dos.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR – SENDAWAR. Dalam rangka mengelola risiko pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2019, berlangsung di ruang koordinasi lantai III Setdakab.Kabupaten Kutai Barat.

Rapat koordinasi yang diawali dengan presentasi singkat dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 25 instansi yang paketnya diajukan  melalui  tender dan seleksi.

Wakil Bupati Kutai Barat, H. Edyanto Arkan mengatakan, peserta rapat diharapkan fokus pada pengendaliannya, berdasarkan dari data yang disampaikan pengadaan per Juni 2019, masih belum mencapai 80 – 90 persen, serta realisasi fisik juga belum mencapai lebih 40 persen, inilah yang mebutuhkan upaya Tim pengendalian untuk tegas dalam upaya penindakan. Terutama pada kegiatan dengan masa waktu pelaksanaan tidak mencukupi, segera diberikan rekomendasi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti.

“Kalau memang tidak memungkinkan ambil langkah hukum, tapi jika memang harus berhenti, sarankan untuk diberhentikan. Jangan sampai karena keterpaksaan, sudah terlanjur, dan kita tidak mengambil langkah. Bisa saja hal tersebut tidak diketahui oleh kepala OPD dan pelaksana, serta tidak ada arahan dari tim pengendali” ucapnya.

Menurut  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Leonardo Yudiarto resiko versi pengadaan barang dan jasa yang biasa terjadi pada akhir tahun yaitu resiko hukum seperti administrasi pemerintah, perdata, tindak pidana korupsi (TIPIKOR) jika sebuah kegiatan dipaksa dilaksanakan. Pemborosan keuangan Negara dari hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) serta dari indek kepuasan masyarakat. Kominfo dos

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id