Perkuat Komitmen, Wujudkan Peran Strategis PUG Di Kutai Barat

(Tengah) Sekdakab Kutai Barat, Saat pimpin rapat. Foto: Welin (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dikedepankan dalam pembangunan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah dituntut untuk berkeadilan baik bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas maupun kelempok rentan lainnya.

Pemerintah Kutai Barat sendiri, sudah sesuai visi RPMJ Provinsi Kalimantan Timur 2019-2013. “Berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat” dan selaras dengan Misi 1 berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program tersebut disetiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kutai Barat harus mewujudkan hal tersebut.

Dalam mewujudkan penguatan komitmen dan peran strategis tim Penggerak Pengarustamaan Gender (PUG), Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi perangkat daerah penggerak Perencanaan Pengangaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2021. di Ruang Diklat Setdakab Kutai Barat. Rabu (7/040)

Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Barat Ayonius mengatakan, PUG merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh Pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan angka IPG dapat dimaknai sebagai bias gender dalam pembangunan. Apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender.

Lebih lanjut Ayonius menjelaskan, untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).  Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama akan pentingnya keseimbangan tumbuh kembang angka IPM dan IPG karena dengan demikian diseluruh sektor dalam pembangunan sudah mencerminkan adanya peran gender.

Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif tentang konsep, prinsip dan analisis gender. Seluruh peserta yang notabene seluruh elemen dapat lebih analitis dan responsif dalam menggali isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan daerah.

“Seluruh elemen  terkait  mulai dari bagian penyusunan program atau bagian perencanaan di setiap perangkat daerah mampu menyerap ilmu yang dibagikan pada hari ini. Kedepan saya harap saudara sekalian mampu menyusun kebijakan, program kegiatan dan anggaran yang lebih baik dan dapat membentuk Focal Point atau kelompok kerja PUG sebagaimana amanat Inpres Nomor 9 tahun 2000,” Pungkasnya

Sementara Laporan Kepala Bidang Kesetaraan Gender yang juga merupakan fasilitator PUG Provinsi Kaltim Dwi Hartini, yang dibacakan oleh kepala seksi Bidang Sosial Budaya Nurindahwati menjelaskan, Implementasi PUG di Kalimantan Timur dilaksanakan tidak hanya dilingkup Provinsi namun juga hingga Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan implementasi PUG tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat belum Optimal sehingga perlu dilakukan pendampingan dan Advokasi kebijakan PUG dan PPRG. “Agar pelaksanaan program dan kegiatan didaerah memenuhi mandat regulasi, secara langsung akan memberikan manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan sehingga dapat mengungkit capaian IPG,IDG, dan IPM di Kabupaten Kutai Barat,” pungkasnya

 

Penulis: Welin, Editor: Hermanto

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id