Kronologis Dan Kelanjutan Pembangunan Jembatan ATJ

Pjs Bupati Kutai Barat, saat memberikan keterangan kepada Media. Foto: Aryo (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Penjabat Sementara Bupati Kutai Barat kembali menanggapi postingan masyarakat di media sosial facebook, terkait pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang terletak di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 54 a ayat 6 ditentukan jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang  pedoman penyusunan APBD tahun 2016 lampiran 5 angka 25. Ketentuan pasal ini ditunjukkan untuk mengatur dan membatasi jangka waktu pelaksanaan terhadap kegiatan tahun jamak yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak tidak boleh melebihi atau melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir,” jelas Pjs Bupati Kutai Barat M. Syirajudin.

Sesuai dengan berita acara rapat pembahasan kelanjutan pelaksana pembangunan Jembatan ATJ di Kabupatan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 132/TU/2. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, angka 2 huruf a angka 1 huruf a yang berisi pasal 54 a ayat 2 kegiatan tahun jamak harus memenuhi keriteria sebagai berikut: a ; pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu ouput yang memerlukan waktu  penyelesaian lebih dari 12 bulan. b; pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

dengan demikian maka seharusnya proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian proyek tersebut harus sesuai pada masa pemerintahan Bupati Kutai Barat periode 2011-2016, sesuai dengan persyaratan awal dan kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012, tanggal 21 November 2012 nilai kontrak sebesar 341 milyar dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 21 November 2012 sampai dengan 20 November 2015.

Tindaklanjut proyek Jembatan ATJ, merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Barat terutama sebagai akses penghubung masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulatn. Keadaan tersebut sejalan dengan fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah fungsi pembangunan, Pemerintah Kutai Barat berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pembangunan infrastruktur, yang merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kutai Barat.

Menurut Pjs Bupati Kutai Barat, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 9 ayat 1 setiap keputusan dan atau tindakan, wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas antara lain adanya asas kepastian hukum dan asas kecarmatan.

“Asas kepastian hukum mengisyaratkan setiap keputusan dan tindakan dari pajabat pemerintah harus senantiasa memperhatikan dan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan asas  kecermatan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan,” tegasnya dihadapan Awak Media.

Lebih lanjut dijelaskannya dengan merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam a dan b diatas pemerintah Kutai Barat dalam keputusan dan tindakan terhadap proses kelanjutan pembangunan insprastruktur yang berada didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat termasuk salah satunya adalah Jembatan ATJ tetap berdasarkan dan berpegang pada prinsip-prinsip dan asas-asas ketentuan umum pemerintahan yang baik.  “Terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum hal ini dilakukan agar setiap pemenuhan prosedur administrasi terkait pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Kronologis Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat.

Menurut Kepala BP3D Kutai Barat H Achmad Sofyan Kronologis Pembangunan Jembatan ATJ dengan Nomor kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012, dengan nilai kontrak sebesar 341 milyar, dengan jangka waktu berdasarkan MoU bersama DPRD Kutai Barat tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2015.

Dalam perjalannya terjadi perpanjangan kontrak sampai addendum 4, dimana sampai akhir masa jabatan kepala daerah 18 April 2016 melebihi waktu MoU multiyears dengan DPRD, yakni; tanggal 20 November 2015. Perpanjangan kontrak melebihi masa akhir jabatan tanggal 18 April menjadi 30 November 2016 dengan nilai kontrak 286 milyar rupiah, setelah terjadi cutting off sesuai dengan nilai fisik yang telah terealisasi dilapangan.

Pada tanggal 7 Oktober 2016 surat nomor 050/107/DAPP-TU/X/2016 perihal penundaan kegiatan multiyears tahun 2016. Dimana menunda pelaksanaan multiyears sebagai solusi untuk mengurangi devisit ABPD Kutai Barat 2016. Cutting off kegiatan multiyears yang belum selesai dialihkan statusnya menjadi single years reskedul dibahas lebih lanjut, ini terjadi disebabkan penurunan pendapatan;

Berdasarkan perpres nomor 66 tahun 2016 tentang rincian APBN 2016 terdapat penurunan target pendapatan secara besar-besaran berimplikasi pada penurunan dan dana perimbangan bagi hasil daerah termasuk kabupaten Kutai Barat. Penurunan DBH dari 1 triliun 93 milyar menjadi 501 milyar rupiah. Kemudian surat edaran Menkeu Nomor SE-10 MK 07/2016 tetang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri, dimana pengurangan DAK fisik Kutai Barat dari 91,7 milyar menjadi 82,4 milyar rupiah.

Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/4878/751-II/KEU. Tanggal 6 Oktober 2016 tentang pemotongan Dana Bantuan Keuangan. Undang-undang nomor 2 tahun 2013 mewajibkan kepada Pemerintah Kutai Barat untuk memberikan kewajiban Hibah sebesar 80 Milyar kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru. Sehingga berdampak pada pemotongan dan penundaan kegiatan pembangunan Multiyears.

Keseriusan Pemerintah Kutai Barat Untuk Melanjutkan Pembangunan Jembatan ATJ.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sangat serius untuk melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ dengan mencari sumber dana, melakukan Presentasi di Kementrian PUPR pada Dirjen Bina Marga oleh Wakil Bupati, Kadis PUPR Kutai Barat, Kepala BP3D Kutai Barat, Konsultan Perencana dan Kontraktor Pelaksana tentang penyelesaian pembangunan Jembatan ATJ untuk diusulkan melalui APBN supaya mendapat bantuan DAK tetapi status tersebut diluar kewenangan.

Pada tanggal 28 Desember 2016 BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim melakukan evaluasi dan join audit atas 22 paket kegiatan tahun jamak atau multiyears Kutai Barat termasuk pembangunan Jembatan ATJ. Pada tahun 2017 Pemerintah Kutai Barat berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dengan hasil jika ingin melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ disarankan untuk melakukan kajian teknis dengan tim Ahli dari Institut Surabaya (ITS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pada ABPD Perubahan 2017, Pemerintah Kutai Barat melakukan pendampingan teknis pembangunan Jambatan ATJ sesuai saran BPK RI bekerja sama dengan ITS dan ITB dengan hasil kajian tersebut; Terjadinya Lendutan; 45 Centimeter, terjadinya  kemiringan pada Pylon 1; 79 milimeter kearah Utara, Pylon 2; 44 milimeter kearah Selatan. Sebelum pembangunan dilanjutan harus dikembalikan keposisi semula, kondisi matrial cukup baik, mutu Beton memenuhi syarat, mutu Besi Beton memenuhi syarat dan posisi tulangan sesuai gambar.

Pada tanggal 6 November 2017, Pemerintah Kutai Barat bersurat kepada PT SMI Persero perihal permohonan pinjaman daerah dan melakukan presentasi untuk membiayai pembangunan Jembatan ATJ sebesar 300 Milyar rupiah.  Pada tahun 2018 direncanakan kontrak multiyears pembangunan Jembatan ATJ, rentang waktu 2018 sampai dengan 2020 dengan total anggaran 215 milyar rupiah, prosesnya bersama DPRD Kutai Barat hingga tahap pendapat akhir paraksi rencana multiyears dengan APBD Kutai Barat.

Pada tahun 2018 lanjutan pendampingan teknis pembangunan Jembatan ATJ dari ITS dan ITB dengan hasil; untuk melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ, memerlukan data fisik struktur dan pembangunan awal Jembatan ATJ sampai dengan selesainya kajian teknis, namun data tersebut tidak didapatkan. Analisa tersebut diperlukan untuk mengembalikan posisi jembatan yang berubah posisi rencana karena terhentinya kegiatan pembangunan Jembatan. Analisa struktur hanya dapat dilakukan oleh kontraktor pelaksana baru, hasil tender, karena berkaitan dengan metode konstruksi yang baru serta berat dan kekakuan travler yang akan digunakan untuk membangun struktur Tag Jembatan Cable Stayed. Nilai lanjutan pembangunan Jembatan ATJ pada tahun 2018 sebesar 272,7 milyar rupiah.

Pada 24 September 2018, pemerintah Kutai Barat menyampaikan surat tentang minta pertimbangan teknis pada kementrian PUPR, Ketua LKPP dan Dirjen Bina Keuangan Daerah, agar pemerintah daerah dapat melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ.

Pada 4 Maret 2019, Kementrian Dalam Negeri melalui direktur pelaksana dan pertanggungjawaban Keuangan daerah melaksanakan rapat membahas tentang surat Pemerintah Kutai Barat tersebut, dihadiri Bupati, Wakil Bupati Kutai Barat, Sekdakab Kutai Barat, Kepala BP3D Kutai Barat, Kadis PUPR Kutai Barat, Pemrov Kaltim melalui Pengelolaan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, menghasilkan; Pertama terhadap perpanjangan kontrak tahun jamak yang pelaksanaannya melewati masa akhir Jabatan Bupati agar mempedomani Permendagri 21 tahun 2011 pasal 54 a ayat 3 kegiatan tahun jamak dituangkan dalam MoU antar kepala daerah dan DPRD, pasal 54 a ayat 6 jangka waktu penganggaran tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kedua; Permendagri 52 tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan APBD 2016 Lampiran 5 ayat 25 jangka waktu kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Ketiga; Kelanjutan pembangunan jembatan ATJ harus mempedomani ketentuan tersebut diatas.

Editor: Hermanto

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id