Kabupaten Kutai Barat

Ketaatan dan Patuh Akan Pajak, Bukti Kontribusi Wajib Pajak Dalam Pembangunan Daerah. Rabu (02/10/2019)

Wajib Pajak Kontribusi dalam Pemabgunan Daerah

Berdiri tenggah Bupati Kutai Barat, Sebelum Membuka Sosialisasi Pajak Sarang Walet.kominfo Lsr.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR – SENDAWAR, Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan Pajak Sarang Walet, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Sarang Walet kepada seluruh masyarakat Kutai Barat khususnya pemilik Sarang Walet agar dapat memahami dan mengetahui tentang Tatacara perhitungan dan Penyetoran Pajaknya.

Kepala Bapenda Kutai Barat Yuli Permata Mora mengungkapkan, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan sumber pajak dari sarang Walet adalah melakukan pendataan Subyek yang memiliki Bangunan Sarang Walet, baik yang belum panen maupun telah panen. “Kita mendatangi para pemilik bangunan sarang walet berdasarkan informasi petugas teknis, petinggi dan warga masyarakat setempat untuk melakukan pendekatan kepada wajib pajak khususnya yang sudah panen dan melakukan penjualan sarang waletnya agar melaksanakan kewajiban membayar pajak”, terangnya

Dijelaskannya lebih lanjut berdasarkan laporan Tim dilapangan; ada warga yang menerima penjelasan dengan baik selanjutnya melaporkan omset penjualan dan membayar pajak, tetapi banyak pula yang belum bersedia melaporkan omset penjualannya dan tidak membayar pajak. “Dengan pemikiran wajib pajak bahwa mereka membangun sendiri gedung sampai pada pengoperasian dan perawatannya tanpa bantuan modal pemerintah sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil panen sarang walet tersebut”, jelasnya.

Untuk diketahui bahwa salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terhutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-undang, dengan Tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Artinya timbal balik dari Pemerintah kepada Wajib Pajak memang tidak diberikan secara langsung melainkan diberikan dalam bentuk Infrastruktur, Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Keamanan dan layanan lainnya berupa Fasilitas Umum yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak,” bebernya.

Bupati Kutai Barat menegaskan bahwa pajak atas sarang walet merupakan implementasi amanah yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Dalam hal ini menindaklanjuti secara serius melalui penertiban Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang harga pasaran umum sarang walet.

Berdasarkan hal yang tertera pada UU tersebut, Bupati Kutai Barat harapkan agar optimalisasi kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan payung hukum yang sudah jelas mengatur tatacara pengusahaan sarang walet.

“Pemahaman yang benar dari Wajib Pajak dan perlu adanya kesepahaman serta sikap yang lebih proaktif, dapat mengurangi ada Miss Komunikasi bahkan Pro dan Kontra”, pesannya.

“Kepada Pemerintah Kecamatan maupun Kampung hingga Tokoh-tokoh Agama dan Adat agar terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat didaerahnya masing-masing dan ini merupakan tanggung jawab bersama, disamping itu pelaku usaha sarang walet yang berlatar belakang PNS dan TKK yang sangat erat kesehariannya dengan pemerintah agar dapat menjadi tauladan dan contoh bagi seluruh masyarakat di Kutai Barat dengan menjadi peserta Wajib Pajak yang taat dan patuh akan pajak”, Bupati Kutai Barat Menambahkan. Kominfo Lsr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>