Wakil Bupati Pantau Harga Barang Kebutuhan Pokok, di Pasar Tradisional Olah Bebaya Melak Ulu

Wakil Bupati Pantau Harga Barang Kebutuhan Pokok, di Pasar Tradisional Olah Bebaya Melak Ulu

(Kanan) Wakil Bupati Kutai Barat, saat berdialog dengan para pedagang pasar. Foto: Hms  Setdakab Kutai Barat

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Salah satu upaya menjamin ketersedian pasokan dan kesetabilan harga barang kebutuhan pokok dipasaran, Wakil Bupati Kutai Barat melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional dalam kota Sendawar, salah satunya di pasar Olah Bebaya  kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak, Kutai Barat, baru-baru ini.

Disampaikan Wakil Bupati Kutai Barat H Edyanto Arkan, bahwa stok dan harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional wilayah Kecamatan Melak, salah satunya pasar Olah Bebaya, cukup stabil dan aman. Menurutnya peninjauan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan menjaga stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok yang ada, baik dalam keadaan normal maupun hari-hari besar.

Dari hasil kunjungan Wakil Bupati tersebut, didapatkan harga yang ada di masyarakat tidak bergejolak, baik itu harga kebutuhan pokok maupun barang lainnya, seperti diantaranya; harga ikan dalam keadaan normal, berkisar Rp 30.000 sampai Rp 40.000 per kilogramnya.

“Stok barang kebutuhan pokok lainnya masih tersedia dan cukup, seperti; cabe, sayur-sayuran stoknya ada dan harganya pun stabil. Hal ini perlu diingatkan para pedagang agar terus menjaga antara kebutuhan dengan pasokan dan penyediaan, sehingga tidak terjadi gejolak harga.  Apabila ini, terus dipertahankan antara penyumplai dengan permintaan, maka harga yang terjadi itu adalah harga normal,” Jelasnya.

Dalam kesempatannya Wakil Bupati Kutai Barat juga mengimbau kepada pedagang-pedagang untuk menjaga fasilitas pasar yang ada, salah satunya kebersihan agar tetap dipelihara dengan baik, ketertiban di dalam pasar, sudah cukup bagus, namun perlu dipertahankan kerjasama antara para pedagang dengan para petugas pengelola pasar.

“Kebersihan itu akan terjadi, apabila para pedagang mematuhi saran dan arahan oleh petugas pengelola pasar. Misalnya, sampah yang ada dimasing-masing pedagang agar dikumpulkan, dibungkus, diikat dan ditaruh pada tempat sampah yang telah disediakan oleh petugas pasar,” Pungkasnya.

 

Penulis: Welin, Editor: Hermanto

Sudah 87 Produk IKM Menerima Sertifikat Halal

Sudah 87 Produk IKM Menerima Sertifikat Halal

(Kanan) Wakil Bupati Kutai Barat, simbolis menyerahkan sertifikat halal kepada salah satu IKM. Foto: Andreas (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melalui Dinas Perdagangan,  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) Kutai Barat menyerahkan sartifikat halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dikabupaten Kutai Barat, yang secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Kutai Barat, didampingi Kepala Disdagkop Kutai Barat, dan Sekcam Barong Tongkok. Dihalaman Kantor Kecamatan Barong Tongkok. Rabu, (23/6)

Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengatakan, penyerahan sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah baik itu BPOM dan MUI sebagai upaya pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi produk yang ada dan dengan adanya sertifikat ini produk yang dihasilkan baik dari bahan baku, proses pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan hingga proses pemasaran telah  memenuhi standar kesehatan. “Dengan sertifikat halal dari BPOM dan  MUI, menjadi kelebihan dari produk lainnya yang masih belum memperoleh sertifikat halal,” jelasnya.

Masih banyak pelaku IKM yang harus kita bantu agar produknya bisa mendapat sartifikat ada sekitar 641 IKM pangan yang ada di Kutai Barat yang masih harus dibantu. Untuk setiap tahun pemerintah mengupayakan minimal 30 produk yang mendapat sertifikat. “Ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu para pelaku IKM agar bisa berkembang dan memperluas pemasaran produk yang ada karena sudah memiliki sertifikat halal. Karena dengan memiliki sartifikasi halal pada produknya, menjadi pertimbangan  utama dalam pembelian  produk oleh konsumen,” tegasnya

Saat ini negara menginginkan banyak produk yang memiliki sertifikat halal dan produk yang  terbuat dari bahan-bahan alami dan di Kutai Barat saat ini memiliki banyak sekali bahan alami yang bisa digunakan sehingga mengurangi pemakaian bahan kimia untuk produk makanan. “Ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi nilai tambah sehingga  produk bisa dipasarkan tidak hanya sekala nasional tapi juga internasional,” pungkas Wakil Bupati Kutai Barat.

Menurut Kepala Disdagkop dan UKM Kutai Barat Salomon Sartono mengatakan, ada 8 produk yang mendapat sertifikat halal dari BPOM dan MUI yang diserahkan oleh  pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu;  produk Roti dan kue IKM parsiah, Produk Bakery BEE N LI, Produk Roti dan kue IKM Mastang, Produk Roti dan kue IKM Jawariah, Produk Sambal Pecel IKM Sofiah, Produk Keripik singkong dan Pisang IKM Sulastri, Produk Minuman serbuk instan Brotake dan Produk Gula Merah, Gula Tapok dan Gula Semut IKM wiwin Norhayati.

“Pada saat ini ada 641 IKM di Kutai Barat dan baru 87 produk yang memiliki sertifikat halal dan kedepan agar produk IKM ini bersertifikasi, menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membantu para IKM yang belum mendapatkan sertifkat halal,” tegasnya.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menunjang proses pemasaran produk IKM yang ada di Kutai Barat bisa lebih mudah. Dengan adanya sertifikat halal ini, produk IKM tersebut sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang ada juga  menyakinkan konsumen untuk membeli produknya serta membantu dalam pemasaran.

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto

Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa,  Adakan Sosialisasi  Perpres 12 Tahun 2021

Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa,  Adakan Sosialisasi  Perpres 12 Tahun 2021

Sekdakab Kutai Barat, Saat buka kegiatan sosilaisasi Perpres 12 Tahun 2021 tentang PBJ. Foto: Andreas (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Optimalisasi Sumber Daya Manusia terutama para pejabat teknis pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Kutai Barat, melaksanakan sosialisai peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat dan diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kutai Barat dan peserta dari 16 kecamatan secara online. di Aji Tullur Jejangkat. Senin, (15/03)

Sekdakab Kutai Barat Ayonius mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu proses pengadaan barang jasa dimulai dari tujuan, kebijakan, etika, pelaku pengadaan barang dan jasa, pemilihan penyedia hingga diperoleh barang dan jasa demi pemenuhan kebutuhan publik. “Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pelaksaan pembangunan yang berkelanjutan dalam sekala nasional terlebih kita yang didaerah,” jelasnya.

“Oleh karena itu dengan terbitnya peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan UU nomor 11 Tahun  2020 tentang cipta kerja yang menjadi salah satu dasar dari kegiatan sosialisasi ini,” tambahnya.

“Kepada semua yang mengikuti kegiatan ini baik yang hadir secara langsung maupun melaui aplikasi zoom,  perlu diketahui pemerintah serius dengan mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu efektif, efisien, transparan adil dan akuntabel,” tegasnya.

“Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menghasilkan pemahaman yang benar, tentang barang dan jasa yang tepat dengan uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya lokasi dan penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta meningkatkan keikut sertaan industri kreatif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat Kutai Barat,” harap Sekdakan Kutai Barat.

Sementara menurut Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa PBJ Setkab Kutai Barat Leonard Yudiarto mengatakan, kegitan ini bertujuan untuk menjawab keraguan pelaku pengadaan barang dan jasa akibat berubahnya regulasi baik keuangan maupun barang dan jasa. kususnya peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Target peserta sebanyak 170 orang dari 30 perangkat daerah 70 hadir secara tatap muka dan 100 dengan metode online. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2021, dengan narasumber dari lingkungan internal bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

 

Penulis : Andreas, Editor: Hermanto

Beberapa Harga Barang Kebutuhan Pokok Masih  Normal.

Beberapa Harga Barang Kebutuhan Pokok Masih Normal.

Patroli  Rutin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dari Tim Keamanan Gugus Tugas Pemerintah Kutai Barat. Foto: Dok Polres-Kutai Barat.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Tiga pasar utama yang berada di Kabupaten Kutai Barat yakni Pasar Jaras Kecamatan Barong Tongkok, Pasar Nala Kecamatan Linggang Bigung dan Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak. Sejak juli 2020 harga sembako masih normal.

Kepala Disdagkop Kutai Barat melalui Kepala Bidang Perdagangan Disdagkop, Ambrosius menjelaskan hasil pantauan dan evaluasi harga yang dilakukan diminggu pertama pada bulan Juli tidak mengalami lonjakan harga kebutuhan bahan pokok yaitu dinyatakan stabil bahkan mengalami penurunan harga.

“Distribusi pun masih lancar setiap minggunya meskipun beberapa kapal yang mengangkut bahan pokok dari luar daerah sementara ini terbatas, dikarenakan kondisi pandemi Covid 19. Namun untuk pengiriman ke wilayah Kutai Barat masih lancar dan stok sembako di Kutai Barat  masih cukup hingga saat ini,” jelasnya.

Ambrosius menerangkan bahwa berdasarkan laporan dari tim lapangan, harga sembako ditiap pasar belum ada yang mengalami kenaikan. Bahkan beberapa diantaranya ada yang turun dari beberapa waktu lalu yang sempat naik seperti; harga bawang dan juga gula pasir.

“Harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam dan juga cabai masih tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Gula pasir sendiri dari kemarin yang sempat mencapai Rp 20 ribu/kg kini dikisaran Rp 16 ribu/kg,”pungkasnya.

Penulis : Lilis Sari, Editor : Hermanto Y.

Para Pedagang Diingatkan, Agar Gunakan Alat Timbangan Yang Benar.

Para Pedagang Diingatkan, Agar Gunakan Alat Timbangan Yang Benar.

Petugas Disdagkop Kutai Barat, sebarkan surat edaran peringatan. Foto : Handayan (Disdagkop & UKM Kutai Barat)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pedagang diingatkan agar menggunakan timbangan yang benar, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop) Kutai Barat tempelkan surat edaran ditiga pasar utama yakni pasar Nala di Kecamatan Linggang Bigung, Pasar Jaras Kecamatan Barong Tongkok dan Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak, Sabtu 11 Juli 2020.

Kepala Dinas Disdagkop dan UKM Kutai Barat, Salomon Sartono menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Yakni para pedagang yang kedapatan memakai alat ukur timbangan yang tidak sesuai.

“Oleh sebab itu Disgdagkop Kutai Barat menurunkan beberapa tim kelapangan untuk mengingatkan kembali para pedagang dan surat edaran tersebut  ditempel dibeberapa tempat agar bisa dilihat oleh para pedagang dan juga pembeli. Sebab kita tidak menginginkan ini terjadi lagi,” ungkapnya dalam konfirmasi terpisah.

Kemudian dijelaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan Disdagkop Kutai Barat Ambrosius, Disdagkop telah mendapatkan surat edaran dari Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat untuk menghimbau dan mengingatkan kembali para pedagang agar memakai alat ukur timbangan yang sesuai.

“Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, jangan sampai demi keuntungan, para pedagang melakukan hal yang dapat merugikan orang lain. Sudah tugas pemerintah dalam hal ini Disdagkop Kutai Barat, untuk menjaga ketertiban dan stabilitas harga dipasar sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok sehari-hari,” tegasnya.

Dalam surat edaran tersebut ada beberapa poin penting yang harus ditaati dan diperhatikan oleh para pedagang. Yaitu  mengunakan timbangan yang tepat, menjaga keakuratan timbangan, dan timbangan yang digunakan para pedagang ini harus legal.

“Yang dimaksud dengan legal disini adalah timbangan yang digunakan tersebut tidak rusak dan sudah ditera ulang. Tiga poin tersebut yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha ini,” pungkasnya.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto Y.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id