Perpajakan

(Kiri) Sekdakab Kutai Barat, saat membuka kegiatan sosialisasi. Foto: Firdaus (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemberlakuan tarif parkir berbayar terhadap kendaraan yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) supaya benar-benar di sosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui bahwa RSUD HIS sudah memberlakukan parkir berbayar, ungkap Bupati Kutai Barat dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kebupaten (Sekdakab) Kutai Barat Ayonius saat membuka sosialisasi parkir berbayar RSUD HIS. Kamis (22/10).

Tata kelola parkir ini juga sebagai salah satu wujud implementasi dari UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti diketahui bersama bahwa parkir ini merupakan bagian dari retribusi. “Tentu saja kegiatan retribusi parkir ini memberikan angin segar bagi pembangunan Kutai Barat, karena sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, sebagai upaya pemerataan pembangunan yang semakin adil, mandiri dan sejahtera,”tegasnya.

“Diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga mampu memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh stakeholder terutama masyarakat. Bahwa tata kelola parkir ini merupakan bagian dari partisipatif warga dalam membangun Kutai Barat,”jelasnya berpesan.

Sementara menurut Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) dr. Akbar menyampaikan, parkir adalah salah satu obyek yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan pihak RSUD HIS berupaya ikut mendukung Pemerintah Kutai Barat dalam meningkatkan PAD, tentunya akan berdampak terhadap pembangunan daerah Kutai Barat, melalui pengelolaan parkir berbayar di RSUD HIS berkerjasama  dengan CV. Mulya Jaya Reski sebagai pengelola.

Kegiatan Sosialisasi parkir berbayar pada hari ini adalah menyebarluaskan informasi kepada setiap lapisan masyarakat bahwa RSUD HIS, akan memberlakukan ketentuan baru tentang Retribusi Parkiran Kendaraan Bermotor, setiap kendaraan yang masuk kearea parkir RSUD HIS akan dikenakan biaya parkir yang selama ini gratis. “Ketentuan ini dikecualikan kepada kendaraan tertentu seperti kendaraan pegawai rumah sakit, ambulan, tamu atau undangan dan kendaraan proyek RSUD HIS,”terangnya.

Dasar hukum kegiatan Peraturan Menteri dalam Negeri (permendagri) nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Daerh (Perda) nomor 33 tahun 2013 tentang perubahan atas perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak Daerah dan diatur tentang besarnya pajak parkir dan Perda nomor 33 tahun 1013 tentang perubahan atas perda Kutai Barat nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah dimana diatur tentang besaran pajak parkir,  Perda nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2002 tentang restribusi daerah dan diatur tetang tarif restribusi.  Berikut besaran tarif restribusi baik Casual maupun Berlangganan:

TARIF PARKIR CASUAL :
MOBIL	Rp.	3.000	/ 3 Jam Pertama
	Rp.	1.000	/ 1 Jam Berikutnya
	RP.	5.000	Tarif Maksimal s/d 24 Jam
MOTOR	Rp.	2.000	/ 3 Jam Pertama
	Rp.	1.000	/ 1 Jam Berikutnya
	RP.	3.000	Tarif Maksimal s/d 24 Jam
TRUK/BOX	Rp.	3.000	/ 3 Jam Pertama
	Rp.	2.000	/ 1 Jam Berikutnya
	RP.	7.000	Tarif Maksimal s/d 24 Jam

TARIF PARKIR LANGGANAN :
MOBIL LANGGANAN	Rp.	20.000	/ MINGGU
	Rp.	60.000	/ BULAN
MOTOR LANGGANAN	Rp.	10.000	/ MINGGU
	Rp.	30.000	/ BULAN
TRUK/BOX LANGGANAN	Rp.	25.000	/ MINGGU
	Rp.	75.000	/ BULAN

Penulis: Firdaus, Editor: Hermanto

(Kiri) Plt Asisten III Setdakab Kutai Barat, saat meninjau pemasangan mesin cash register. Foto: Aryo (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat, Badan Pendapatan Daerah ( Bappenda ) melakukan pemasangan peralatan mesin cash register untuk merekam jumlah transaksi dirumah makan, rumah makan pertama yang akan dipasang mesin cash register dan juga akan menjadi pilot project sebagai percontohan untuk rumah makan yang lainnya. Kamis, (14/10)

Pemasangan mesin cash register secara online untuk pertama kalinya dilakukan oleh Plt Asisten III Administrasi Umum pemerintah Kutai Barat didampingi kepala Bappenda dan segenap jajaran Pejabat Eselon Bappenda Kutai Barat di Kantin Srikandi 1 komplek perkantoran Kutai Barat.

Plt Asisten III Administrasi Umum pemerintah Kutai Barat Achmad Sofyan mengatakan, saat pemasangan mesin cash register, pemasangan alat ini nantinya diharapkan dapat menjadi terobosan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dari pajak rumah makan dan restoran yang selama ini masih kurang. “Dengan dipasangnya mesin ini nantinya pengawasan akan menjadi lebih mudah dan penyerapan pajak akan lebih maksimal untuk meningkatkan PAD,” tandasnya.

Selanjutnya menurut Kepala Bappenda Kutai Barat Yuli Permata Mora mengatakan, proses pemasangan mesin cash rigister ini diawali dengan berbagai proses sosialisasi terlebih dahulu untuk lebih memberikan pemahaman bukan saja bagi pemilik rumah makan dan restoran namun juga masyarakat luas sebagai konsumen. “Untuk pemasangan tahap pertama ini akan dipasangkan sebanyak 40 mesin bagi 40 rumah makan dan restoran yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah disurvey tingkat kunjungan konsumennya,” jelasnya.

“Kedepan pemasangan ini akan terus berkelanjutan keseluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang sementara ini akan dilakukan pemetaan dan pendataan terlebih dahulu,” pungkasnya lebih lanjut.

Penulis: Aryo, Editor: Hermanto

(Kiri) Bupati Kutai Barat, menyaksikan penandatanganan dokumen tandai Launching Aplikasi 9 Pajak Daerah. Foto: Firdaus (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat harus bersinergi dengan dinas lainnya dan mancari trobosan baru serta melihat potensi-potensi yang bisa menghasilkan pajak daerah, Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat saat melaunching Aplikasi 9 Pajak Daerah Online bertempat di halaman Bapenda Kutai Barat pada Selasa (12/10).

Bupati Kutai Barat FX Yapan  mengingatkan,  Bapenda harus menghindari adanya ego sektoral masing-masing dinas agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara maksimal. “Di Kutai Barat masih banyak sumber yang bisa menghasilkan pajak tinggal bagaimana kita menggali potensi tersebut,”tegasnya.

“Pemungutan pajak daerah sebagian kewenangannya sudah diambil alih oleh pusat seperti pajak alat berat dan galian C sehingga potensi pendapatan pajak Kutai Barat berkurang, Bapenda harus mencari sumber dan potensi pajak lain untuk meningkatkan pajak Daerah,” terang Bupati Kutai Barat.

Sementara menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat Yuli Permata Mora mengatakan, peluncuran aplikasi ini bernama Aplikasi Sembilan Pajak Kutai Barat (APSEMPEKAT) agar mudah diingat oleh masyarakat. Tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk mendukung optimalisasi pendapatan pajak dan kerjasama dengan para pihak seperti; Perbankan, pengusaha dan elemen masyarakat. Selain itu diluncurkan Aplikasi ini  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat karena memudahkan dalam membayar pajak.

“Nantinya mesin Cash Register Online akan ditempatkan di rumah makan dan restoran secara bertahap guna mempermudah dalam pelaporan dan setiap transaksi akan terkoneksi langsung dengan Bapenda Kutai Barat, untuk tahap pertama diluncurkan 50 mesin Cash Register Online di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak,” ungkapnya.

Dalam Launching Aplikasi 9 Pajak Daerah Online tersebut juga dilakukan serah terima Mesin Cash Register Online dari Bank Kaltimtara Cabang Sendawar kepada Pemerintah Kutai Barat, kemudian Pemerintah  Kutai Barat kepada wajib pajak dan dilakukan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Turut hadir dalam Launching Aplikasi 9 Pajak Daerah Online tersebut, Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius, Perwakilan kantor pajak daerah Kutai Barat Sarkawi dan Camat se- Kabupaten Kutai Barat.

 

Penulis: Firdaus, Editor: Hermanto

(Dua dari kiri) Kadishub Kutai Barat, simbolis menunjukan layanan retribusi KIR secara digital. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melaunching Pembayaran non tunai dan digitalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Barat yang secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat. Berlangsung di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kutai Barat tahun 2021. Rabu (22/09),

Sekdakab Kutai Barat Ayonius mengatakan,  melalui peresmian pada hari ini, merupakan upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Barat dan mendukung program digitalisasi didaerah sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan ini masyarakat dapat menyadari bahwa pentingnya pengujian kendaraan setiap 6 bulan sekali. Dan dengan digitalisasi ini dapat membantu memudahkan masyarakat dalam pembayaran secara digital (non tunai),” jelasnya

Program PKB ini, dapat disosialisasikan agar masyarakat dapat mengetahui, baik melalui para Kepala Kampung, Camat, Forkopimda maupun perusahaan dalam wilayah Kutai Barat dapat mendukung program ini.

“Saya minta agar kita bersama-sama mendukung Kutai Barat selangkah lebih maju lagi kedepan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan semakin meningkatkan sinergitas satu sama lain,” ungkap Ayonius berharap.

Sementara itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat Rakhmat bahwa dengan berkembangnya teknologi tentu dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk menghindari adanya pungli. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilik kendaraan yang wajib uji untuk mulai belajar dan membiasakan melakukan pembayaran non tunai atau berbasis digital.

Untuk jumlah kendaraan sebanyak 105.565 kendaraan di Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari; 93.500 unit roda dua dan 12.000 Unit roda empat yang sudah terdata di database sebanyak 4.888 unit kendaraan.

“Dalam dua tahun ini tidak mencapai target karena pandemi Corona Virus Diseace (Covid 19) sehingga tidak melakukan pelayanan. Melalui kegiatan launching pada hari ini, kita kembali dapat melakukan pelayanan seperti biasa tentu dengan sinegritas dan berupaya agar layanan pengujian kendaraan bermotor secara digital dapat berjalan lancar,” pungkas Rakhmat dalam laporannya.

Penulis: Lilis, Editor : Hermanto

(Tengah) Bupati Kutai Barat, saat membuka kegiatan Rakor dan Sosialisasi TP2DD dan Gerakan Non Tunai ETP. Foto : Andreas (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah  Kutai Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sosialisasi Gerakan Non Tunai Percepatan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP), dibuka oleh Bupati Kutai Barat dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait secara langsung dan secara daring melalui Aplikasi zoom Meeting, berlangsung di Ruang koordinasi Setdakab Kutai Barat. Selasa (14/9)

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, kegiatan ini berdasarkan Keputusan presiden nomor 3 Tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) sehingga sasaran kegiatan hari ini adalah memberikan pemahaman mengenai cara pembayaran dari tunai ke non tunai, peningkatan aktivitas dan efesiensi pelayanan public dan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut bisa tercapai jika peran aktif seluruh pihak yang menjadi bagian dari tim ini dapat maksimal diberdayakan.

“Semua peserta dapat terus meningkatkan sinergritas untuk mensukseskan agenda ini dengan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir hambatan – hambatan yang muncul dilapangan. Karena mengubah kebiasaan dari transaksi Tunai ke non tunai pastinya  ada  pro dan kontra tapi semoga tidak menjadi hambatan kedepannya,” harapnya.

“Sekarang era sudah berubah jadi kita harus bisa mengikuti era digitalisasi apalagi kita sekarang sudah ketinggalan dari beberapa daerah sehingga saya berharap ini bisa berjalan dengan baik dan dimana ada hambatan nanti akan kita evaluasi dan semua dinas harus mencoba karena sekarang semua menggunakan sistem digital dan tidak ada yang manual lagi,”tegasnya mengimbau.

“Jika  program ini sudah berjalan dengan tepat dan benar, tentu dapat meningkatkan tranparansi transaksi keuangan Daerah dan mendukung tata kelola serta upaya mengintegrasikan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan PAD dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital terutama dimasa pandemi Covid 19,” Jelas Bupati menambahkan

Sementara menurut Sekretaris TP2DD Yuli Permata Mora mengatakan, kegiatan rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari terbentuknya tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Tugas tim menyusun draft rencana aksi dimana didalamnya terdapat unsur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilanjutkan dengan pembentukan tim internal keskretariatan.

 “Sinergritas tim TP2DD harus terus ditingkatkan dengan seluruh pihak agar implementasi dilapangan dapat memenuhi target dengan kesiapan matang. Namun juga sebagai upaya mensukseskan program Nasional,” pungkasnya.

 

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto

(Dua dari kiri) Kepala UPTD PPRD Kutai Barat, saat tandatangani MoU. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) atau lebih dikenal dengan Samsat Wilayah Kutai Barat melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka melanjutkan kerja sama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Barat yang kini hampir 10 tahun. Rabu (01/9).

Kepala Bapenda Provinsi Kaltim UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, H. Akhmad Sarkawi menjelaskan penandatanganan perpanjangan MoU tersebut merupakan salah satu langkah dalam membantu Samsat Kutai Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor, terutama dalam kegiatan pendampingan hukum penyelesaian penunggakan pajak kendaraan bermotor di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“Yang kita harapkan dengan perpanjangan MoU ini, semakin meningkatkan sinergitas dan berdampak dengan peningkatan pendapatan daerah untuk sektor pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya berharap.

Ditambahkan  Kepala Kejari Kutai Barat, Bayu Pramesti bahwa Kejari Kutai Barat selalu siap apabila diminta bantuan pendampingan hukum.  “Namun tetap saja, pendampingan tersebut ada beberapa hal yang memang mesti diperhatikan, semacam payung terhadap kegiatan yang akan dilakukan baik kegiatan formal maupun informal,” terangnya.

Untuk kegiatan informal, koordinasi dan sinergitas yang dilakukan misalnya dalam kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya. Namun secara formal, harus disertai dengan surat kuasa khusus dalam melaksanakan pendampingan hukum.

“Surat kuasa khusus ini dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada terjadi penunggakan pajak, jadi nanti ada surat kuasa khusus yang dimaksudkan untuk membantu penagihannya. Sejak tahun 2020 kemarin sudah ada beberapa yang memang kita bantu penagihan tunggakan pajak tersebut hingga akhirnya selesai dan terbayarkan. Dan masih ada juga beberapa yang hingga kini masih berproses,” pungkasnya.

 

Penulis: Lilis, Editor : Hermanto

(Ilustrasi) Warga lakukan taransaksi tunai, pada salah satu kantor UPTD PPRD Prov. Kaltim. Foto: Lilis (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Memudahkan masyarakat melakukan transaksi dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengguna kendaraan bermotor yang taat pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi UPTD PPRD wilayah Kutai Barat selain menyediakan e.samsat dan samsat delivery juga berkerjsama dengan berbagai vemdor penyedia layanan transaksi nontunai untuk pembayaran pajak secara online sebagai upaya meminimalisir terjadinya kerumunan warga.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, UPTD PPRD wilayah Kutai Barat, Akhmad Sarkawi menjelaskan, pemberlakuan program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah dimulai sejak 5 Juli hingga 31 Agustus 2021 mendatang untuk wilayah  Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Untuk melakukan pembayaran PKB dengan program relaksasi ini dapat dilakukan secara online, melalui e-samsat dan samsat delivery yang saat ini sudah banyak tersebar diberbagai tempat guna memudahkan pembayaran dan mencegah terjadinya kerumunan dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Untuk kantor Samsat tetap melayani pembayaran tunai dengan tatap menerapkan protokol kesehatan baik untuk petugas maupun wajib pajaknya. Sesuai dengan instruksi dari Bapenda Provinsi Kaltim untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran masyarakat diarahkan dapat memanfaatkan chanel e-samsat,” terangnya.

“Ada banyak chanel e-samsat, salah satunya e-samsat bhabinkamtibmas serta samsat delivery yang baru dilaunching beberapa waktu lalu. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan program ini dengan melakukan pembayaran dibeberapa chanel e-samsat. Apalagi ada diskon 20 persen untuk pembayaran PKB, baik yang belum atau sudah lewat masa berlakunya pajak tahunan tersebut,” bebernya mengimbau.

Adapun chanel e-samsat yang bisa dikunjungi dan digunakan dalam pembayaran pajak kendaraan khususnya di Kaltim diantaranya dapat melalui : ATM Bankaltimtara, BNI, Mandiri, BCA, BTN;  Agen Griya BTN; Mobile Banking BRI Syariah; PT Pos Indonesia; Pegadaian; Indomaret; Mandiri Online Banking; Teller Bank kaltimtara; E samsat bhabinkamtibmas; Samsat kaltim delivery; Tokopedia; DG bankaltimtara; dan Gojek.

“Dimana chanel tersebut saat ini berfungsi dengan baik dan bisa memudahkan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat sesuai wilayahnya,” pungkas Kepala Bapenda Prov Kaltim, UPTD PPRD wilayah Kutai Barat.

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto