Perusahaan Harus Berkoordinasi Dan Transparan  Dalam Penyusunan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2022

Perusahaan Harus Berkoordinasi Dan Transparan Dalam Penyusunan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2022

Plt Assisten II Novandel saat membuka kegiatan Sosialisasi dan publikasi rencana program pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) tahun 2022. Foto : Andreas (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Sosialisasi dan publikasi rencana program pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) tahun 2022 kepada penerima manfaat kampung binaan dari PT. BOSS, PT PRATAMA BERSAMA, PT KENCANA WILSAN dan PT HARINDO WAHANA serta zoom meeting dengan kementrian ESDM Bidang pembinaan dan pengusaha batubara.

Kegiatan ini dipimpin oleh Plt assisten II Novandel dan dihadiri oleh perwakilan perusahaan, petinggi kampung binaan dan Dinas serta Badan terkait. dari 4 perusahaan hanya 3 yang hadir dan hanya 1 yang bisa menjelaskan sedikit program PPM Tahun ini yakni PT HARINDO WAHANA dan sisanya baru menyanggupi untuk membuat perencanaan tranparansi PPM tahun 2022 Kegiatan ini berlangsung di ruang diklat lantai III Setkab Kutai Barat. Selasa (24/5/2022).

Plt Assisten II Novandel mengatakan bahwa rapat Sosialisasi dan publikasi rencana program pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) tahun 2022 untuk para penerima manfaat supaya tidak ada dusta diantara kita agar apa yang direncanakan oleh perusahaan bisa didengar oleh petinggi kampung, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, semoga dengan adanya kegiatan hari ini yang juga didengar oleh ESDM dari pusat dan Pemerintah provinsi bisa lebih disempurnakan lagi terutama bagi penerima manfaat yakni kampung-kampung yang ada dalam wilayah pertambangan perusahaan tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi kenaikan taraf ekonomi dan pengembangan pendidikan serta perkembangan kampung pada umumnya.

Dalam kesempatan yang sama melalui zoom Kasubdit pengawasan hubungan komersial batubara  Ayi Ruhiyat mengatakan  agar Perusahaan harus ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi dan yang perlu diperhatikan perusahaan adalah jangan sampai ada program yang bentrok dengan program Pemeritah yang dibiayai dengan APBD agar tidak terjadi tumpang tindih, inilah kenapa diperlukan koordinasi sebelum merencanakan program induk secara transparan kepada pemerintah sehingga program yang ada bisa tepat guna dan bisa berjalan beriringan dengan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, terangnya.

Perwakilan PT HARINDO WAHANA, Ali menjelaskan bahwa pada tahun ini  ada sekitar 47 juta uang PPM yang  disiapkan dan ada sebagian sudah direalisasi bantuan non tunai untuk program maintenance jalan dan ada untuk bantuan beasiswa bagi anak sekolah yakni untuk anak SMA 2 orang dengan masing-masing 6 juta, untuk SMP ada 3 orang dengan masing-masing mendapat 5 juta dan untuk SD ada 5 orang dengan masing-masing 3 juta sehingga total ada 10 anak yang mendapat beasiswa dan kemudian ada program untuk rehab dan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 2 buah dengan 1 rumah dengan total 12,5 juta sehingga total 25 juta untuk rehab Rumah tidak layak huni. pungkasnya.

 

Penulis  : Andreas.    Editor : Emanuel

Rakor Dan Fasilitasi Tuntutan Masyarakat Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu Tentang Kompensasi Penyedotan Pasir Sungai Yang Dilakukan Oleh PT. Fajar Sakti Prima

Rakor Dan Fasilitasi Tuntutan Masyarakat Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu Tentang Kompensasi Penyedotan Pasir Sungai Yang Dilakukan Oleh PT. Fajar Sakti Prima

Plt Assisten III Ahmad Sofyan saat membuka rakor dan fasilitasi tuntutan masyarakat Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu tentang konpensasi penyedotan pasir sungai yang dilakukan oleh PT. Fajar Sakti Prima. Foto : Andreas (Diskominfo). 

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutai Barat melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi tuntutan masyarakat Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu tentang konpensasi penyedotan pasir sungai yang dilakukan oleh PT. Fajar Sakti Prima. Rapat ini dipimpin oleh Plt assisten III Ahmad Sofyan dan dihadiri oleh camat Muara Pahu, Petinggi dan BPK serta  perwakilan PT FSP. Kegiatan ini berlangsung di ruang diklat lantai III Setkab Kutai Barat. Senin (23/5/2022).

Plt Assisten III Ahmad Sofyan mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk memfasilitasi tuntutan ganti rugi masyarakat kampung Sebelang  atas kegiatan penambangan dan penyedotan pasir sungai oleh PT. FSP, sebagai mana diketahui bahwa segala investasi di Kutai Barat ini dihadapkan dengan berbagai macam persoalan seperti halnya penambangan pasir ini masuk kedalam aturan yang berlaku dan tidak bisa bebas dilakukan tanpa ada izin dari pemerintah karena ada dampak bagi lingkungan terutama masyarakat sekitar tempat tersebut sehingga kita merespon keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan mediasi ini sehingga bisa dicapai apa yang diinginkan dan menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan diharapkan agar perusahaan juga untuk lebih perduli lagi apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar area Perusahaan.

Pada Kesempatannya petinggi kampung Sebelang Edy Sofyan mengatakan bahwa masyarakat kampung sebelang pekerjaan utamanya adalah petani dan nelayan sehingga kegiatan  penambangan pasir yang dilaksanakan oleh PT FSP bisa berdampak bagi pada kehidupan masyarakat diantaranya terjadi perubahan ekosistem air yang ada di sungai Mahakam secara drastis akan menyebabkan perkembangbiakan ikan menurun dan penghasilan masyarakat akan menurun juga, timbulnya abrasi yang dibantaran sungai dan adanya kemungkinan banjir sehingga kami berharap adanya etikat baik dari perusahaan PT FSP untuk memberikan kompensasi agar teciptanya kesejahteraan bagi masyarakat kampung Sebelang  yang tentunya akan digunakan pembinaan tani/nelayan, pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah dan pengadaan eksavator serta alat pemadam kebakaran, jelasnya.

Pada kesempatan sama Perwakilan PT. FSP Arifin menjelaskan bahwa kegiatan pengerukan pasir yang dilakukan sudah memiliki izin dari pemerintah dan kegiatan itu sebenarnya adalah  proses dredging yakni mengambil tanah atau material dari lokasi dibawah air atau perairan sungai dangkal dan danau yang kemudian memindahkannya atau membuang ke lokasi lain,  ini  diperlukan untuk pembersihan alur di depan Jety atau pelabuhan karena sudah dangkal dan perlu di lakukan dredging.

Lebih lanjut Perwakilan PT. FSP menjelaskan bahwa untuk pembangunan kampung kami memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ditahun 2022 sebesar 312 juta rupiah  yang dibagi menjadi 6 program PPM yakni paket sembako, pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, bantuan hewan kurban, bantuan pendidikan SD,SMP,SMA, bantuan lampu PJU solar dan pengembangan budidaya pertanian sawah. Dan untuk tuntutan dari masyarakat yang diluar program kami yang ada nantinya akan disusun lagi untuk tahun depan tapi akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tentunya menurut perintah pimpinan pusat,  pungkasnya.

 

Penulis : Andreas.   Editor : Emanuel

Penutupan Lomba Bercerita Siswa-Siswi SD/MI Tingkat Kabupaten Kutai Barat

Penutupan Lomba Bercerita Siswa-Siswi SD/MI Tingkat Kabupaten Kutai Barat

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bahtiar memberikan hadiah pemenang lomba juara 1 Aurel Audyta Priscilla Siswi SDN 002 Sekolaq Darat. Foto : Reynaldi (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan gelar Penutupan Lomba Bercerita Siswa-Siswi SD/MI tingkat Kabupaten Kutai Barat di Ruang Rapat I Bapelitbangda Kubar Kamis (19/05/2022).

Pemenang lomba bercerita tersebut  mendapatkan tropi, piagam dan sejumlah uang pembinaan, juara I dimenangkan oleh Siswi SDN 002 Sekolaq Darat bernama Aurel Audyta Priscilla, Juara ke II dimenangkan oleh SDN 001 Bongan bernama Olivia Nur Lailatus Syahidah dan Juara ke III dimenangkan oleh SDN 001 Barong Tongkok bernama Amora Cecillia Buncuq.

Sambutan Bupati Kutai Barat yang di bacakan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bahtiar mengatakan” semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini akan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk lebih gemar dan mencintai budaya membaca dan bercerita rakyat sejak dini.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan ini juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini terutama kepada anak-anak yang telah menjadi peserta lomba bercerita pada hari ini, “kedepannya kita mengharapkan untuk dapat menjaring lebih banyak lagi peserta  mengingat lomba ini memberikan manfaat yang baik bagi masa depan anak bangsa,” harapnya.

“Saya juga berharap semoga anak-anak yang mengikuti lomba tersebut tidak hanya mengharapkan kemenangan semata tetapi bisa menjadi penggerak teman-teman lain agar gemar pula untuk membaca buku dan bercerita rakyat, saya berharap juga agar kalian semua siswa dan siswi bisa menjadi generasi muda yang cerdas, berprestasi dan berkualitas dengan tidak melupakan sejarah bahkan asal usul daerah kita sendiri,” tutupnya.

 

Penulis : Reynaldi.  Editor : Emanuel

Jaga Lingkungan Dari Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat Gelar Bakti Sosial Bersih – Bersih Lingkungan Di Kecamatan Nyuatan

Jaga Lingkungan Dari Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat Gelar Bakti Sosial Bersih – Bersih Lingkungan Di Kecamatan Nyuatan

Kegiatan bakti sosial bersih–bersih lingkungan berlangsung  di kampung Dempar Kecamatan Nyuatan. Foto : Didi (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-DEMPAR. Untuk mengurangi beberapa faktor pencemaran lingkungan serta menjaga lingkungan dari sampah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup gelar kegiatan bakti sosial bersih–bersih lingkungan serta mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik tepatnya di kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan yang diikuti oleh pengurus Kecamatan, pengurus kampung serta warga sekitar. Jumat, (20/05/2022).

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Iwan menyampaikan bahwa “Kegiatan ini merupakan program yang sudah digagas jauh–jauh hari oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan memberikan edukasi, mensosialisasikan tentang pentingnya kita mengurangi beberapa faktor pencemar lingkungan salah satunya adalah sampah,” Ungkapnya.

“Gerakan moral ini juga bertujuan untuk mengingatkan kita bersama agar peduli terhadap kebersihan lingkungan sehingga sadar untuk membuang sampah pada tempatnya,” tutur Iwan.

Lebih lanjut Kepala Bidang PPKLH ini juga menyampaikan bahwa kegiatan tidak hanya dilakukan pada satu kecamatan saja, namun nantinya akan diadakan juga di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang tentunya dilakukan secara bergilir.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama sekretaris Kecamatan Nyuatan Yudi menyampaikan bahwa “Kami dari Pemerintah Kecamatan sangat menyambut baik program bakti sosial bersih–bersih lingkungan ini dengan harapannya kegiatan ini bisa terus berkelanjutan sebagaimana mestinya, dan secara khusus bisa memberi motivasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat dan selalu bisa menjaga kebersihan lingkungannya,” tuturnya.

“Harapannya masyarakat lebih termotivasi lagi dan disiplin membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan bebas dari polusi sampah dan tercipta  pemandangan yang asri,” pungkasnya.

 

Penulis : Didi.  Editor : Emanuel

Pembentukan Team Penyusunan Rencana Perlindungan Serta Pengelolaan Ekosistem Gambut Di Kabupaten Kutai Barat.

Pembentukan Team Penyusunan Rencana Perlindungan Serta Pengelolaan Ekosistem Gambut Di Kabupaten Kutai Barat.

Plt Asisten III Achmad Sofyan saat membuka secara langsung rapat koordinasi terkait pokja  RPPEG di Kabupaten Kutai Barat  serta perencanaan revitalisasi danau Jempang. Foto : Didi (diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR.  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) menggelar rapat koordinasi terkait pembentukan kelompok kerja (POKJA) dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) di Kabupaten Kutai Barat  serta perencanaan revitalisasi danau Jempang. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh plt Asisten III Achmad Sofyan yang bertempat di ruang diklat Lt. III Sekretariat Kantor Bupati Kutai Barat. Kamis (19/05/2022).

Dalam pembentukan team penyusunan rencana perlindungan serta pengelolaan ekosistem gambut ini dengan melatar belakangi tujuan proyek ini untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan dan rehabilitas ekosistem gambut di Kalimantan Timur khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Di dalam Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat  menduduki peringkat kedua terbesar lahan gambut yang seluas 64,649 ha yang mana peringkat pertama lahan gambut terluas di Prov. Kaltim berada diwilayah Kutai Kartanegara seluas 257,007 ha. Luas tersebut berdasarkan SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang penetapan peta kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

Lahan gambut yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Barat ini terletak di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Muara Pahu yang mana di kecamatan inilah lahan gambut yang cukup luas, lalu di Kecamatan Penyinggahan serta Jempang.

Dalam sambutan dan arahannya Plt. Asisten III Achmad Sofyan menyampaikan bahwa “Pembentukan team ini merupakan tahap awal dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Kutai Barat yang mana harus terdiri dari beberapa stake holder maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini,” tuturnya.

“Saya harap dengan adanya pembentukan team ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan didaerah kita ini serta rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang mana leading sector ini ditunjukan kepada Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Sumber Daya Alam Rita Nursandy juga menyampaikan bahwa “ hasil akhir dari kegiatan ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang nantinya dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan sebagai dari bagian tata ruang wilayah dokumen ini bisa dipergunakan,” Ucapnya.

“Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG yang merupakan sebuah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu,  RPPEG ini merupakan sebuah upaya corrective action dalam pengelolaan ekosistem gambut yang harus kita lakukan,” Tutup Kabag SDA Rita Nursandy.

 

Penulis : Didi.   Editor : Emanuel

DISARPUS Kutai Barat Gelar Lomba Bercerita Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtianah Tinggkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

DISARPUS Kutai Barat Gelar Lomba Bercerita Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtianah Tinggkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Plt Asisten III Ahmad Sofyan didampingi Kadis Arsip Dan Perpustakaan Kutai Barat foto bersama peserta lomba bercerita Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtianah tinggkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 usai perlombaan. Foto : Welin (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Dalam rangka menumbuhkembangkan budaya gemar membaca anak-anak dan untuk menanamkan rasa cinta kebudayaan bangsa, membangun karakter, kecerdasan, inovasi, serta daya kompetitif bangsa. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat menggelar lomba bercerita Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtianah tinggkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 yang dibuka langsung oleh Plt Asisten III Ahmad Sofyan yang bertempat di panggung alun-alun Itho Sendawar. Kamis (9/05/2022).

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt Asisten III Ahmad Sofyan mengatakan, bahwa rasa ketertarikan, perhatian akan suatu hal, baik ketekunan, kecermatan, serta didukung dengan rasa senang untuk membaca merupakan modal dan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal.

Kemudian melalui budaya baca secara tidak langsung akan mendukung upaya kita dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat hidup lebih cerdas, berwawasan luas dan tangkas dalam menghadapi peluang dan tantangan di era globalisasi saat ini.

“Oleh karenanya penting untuk menggiatkan budaya baca kepada anak–anak sejak usia dini dan ini dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja, peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta yang peduli juga merupakan faktor penting dan sangat diharapkan,”  jelasnya.

Lebih lanjut Plt Asisten III ini, juga memberikan apresiasi kepada Dinas Arsip dan Perpustakan Kabupaten Kutai Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, semoga dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini makin banyak anak-anak yang datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutai Barat ini, yang juga di imbangi dengan bertambah banyaknya referensi dan koleksi buku-buku yang disediakan sebagai bahan bacaan bagi peserta didik.

“Atas nama Pemerintah Daerah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Seluruh Siswa Siswi yang telah menjadi Peserta dalam Lomba Bercerita yang di selenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Barat, juga kepada Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Pendamping juga orang tua yang telah turut serta terlibat dan mendukung suksesnya pelaksanaan lomba ini.” ungkapnya.

Sementara dalam kesempatannya Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kutai Barat Bahtiar dalam laporannya menyampaikan, berkenaan dengan acara pembukaan lomba bercerita Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtianah tinggkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang pelaksanaan lombanya dimulai dari jenjang tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan berakhir pada lomba ditingkat Nasional, namun pada tahun 2022 ini hanya akan dilaksanakan di tingkat Provinsi saja.

“Pemenang lomba bercerita pada hari ini, nantinya akan mewakili kabupaten Kutai Barat dalam ajang lomba bercerita tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Kota Samarinda dan direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 yang akan datang dan masih ada waktu bagi pemenang untuk menyiapkan diri dalam ajang perlombaan tersebut.” Pungkasnya.

 

Penulis : Welin.  Editor :  Emanuel

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB–P2

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB–P2

Plt Ass III Ahmad Sofyan saat membuka sekaligus menyampaikan sambutan Bupati Kutai Barat pada kegiatan sosialisasi penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dan Pajak kendaraan bermotor. Foto : Andreas (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  melaksanakan Sosialisasi penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dan Pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yakni  Bapenda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini UPTD Samsat Kutai Barat dan Bank Kaltimtara Cabang Kutai Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Assisten III Achmad Sofyan  dan dihadiri oleh Camat Sekabupaten Kutai Barat serta Dinas dan Badan terkait. Kegiatan ini berlangsung di Balai Agung Aji Tullur Jejangkat. Rabu (18/05/2022).

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh plt Ass III Ahmad Sofyan mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya agenda hari ini akan mendukung optimalisasi PAD melalui penanganan piutang pajak PBB – P2 dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kecepatan transaksi keuangan dan tranparansi serta mencegah kebocoran pelayanan publik dan yang terpenting meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Demi mendukung tercapainya tersebut maka dirasa perlu dilakukan penghapusan sanksi administratif pajak PBB perkotaan dan perdesaan PBB–P2 guna mendorong kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan   sampai dengan masa pajak tahun 2020 yang berlaku mulai 1 April 2022 s.d 1 April 2024.

Lebih Lanjut plt Ass III  menyampaikan bahwa “Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendukung sosialisasi hal ini baik dilingkungan kerja dan keluarga serta masyarakat agar program dari Pemerintah terkait PBB–P2 dapat secara optimal terlaksana mulai dari tingkat Kabupaten, pihak kecamatan hingga aparat Kampung yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam hal tersebut terkhususnya terkait pelunasan PBB-P2 sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya

Kepala Bapenda Yuli Permata Mora mengatakan bahwa, Kutai Barat menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pendapatan pajak yang cukup besar, namun pada pelaksanaannya pengelolaan pajak masih perlu ditingkatkan hal ini selain disebabkan tingkat pemahaman akan pentingnya membayar pajak  yang relatif masih  rendah sehingga berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Mengatasi hal ini tentu diperlukan inovasi atau terobosan salah satunya adalah dengan  diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB–P2, kami berharap melalui peraturan tersebut dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor Pajak daerah yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB–P2, terangnya

 

Penulis  : Andreas.  Editor : Emanuel

Sosialisasi Sinergitas Program Ketahanan Pangan Dan Program Lainnya Di Dalam Pelaksanaan CSR Di Sektor Perkebunan

Sosialisasi Sinergitas Program Ketahanan Pangan Dan Program Lainnya Di Dalam Pelaksanaan CSR Di Sektor Perkebunan

Ketua Forum CSR Kutai Barat Sudianto (Ke dua dari kiri) pada saat membuka   rapat  sosialisasi sinergitas program Ketahanan Pangan dan Program lainnya di dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Sektor Perkebunan. Foto : Didi (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) menggelar rapat fasilitasi kegiatan sosialisasi sinergitas program Ketahanan Pangan dan Program lainnya di dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Sektor Perkebunan yang bertempat diruang diklat Lt. III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Selasa (17/05/2022).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Forum CSR Kutai Barat Sudianto yang sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi sinergitas program ketahanan pangan. Turut hadir perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan serta para pemegang izin usaha di bidang perkebunan khususnya perkebunan kepala sawit yang memang lokusnya berada diwilayah kabupaten Kutai Barat.

Dalam arahanya Ketua Forum CSR Kutai Barat Sudianto menyampaikan “tidak hanya para pemegang izin usaha di sektor pertambangan yang kita ajak bekerja sama untuk saling bersinergi, namun juga tentu di sektor perkebunan juga kita ikut sertakan khususnya di perkebunan sawit,” tuturnya.

Lebih lanjut Ketua Forum CSR Kutai Barat mengatakan bahwa “tidak hanya  pembangunan  infrastruktur yang diberikan dana CSR namun kali ini kita juga harus bersinergitas dalam program Ketahanan Pangan yang berada di Kabupaten Kutai Barat ini,” jelasnya.

Dalam sosialiasi program Ketahanan Pangan juga memaparkan bahwa perlu adanya ketersedian pangan lokal, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan lokal yang mana nantinya bisa melalui edukasi dan promosi secara aktif dan terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi.

Ada beberapa program prioritas yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan yang nantinya akan dilaksanakan dengan para pemegang izin usaha di sektor perkebunan yaitu, pekarangan pangan lestari, demontrasi olahan pangan lokal, promosi pengembangan pangan lokal.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Rita Nursandi juga menyampaikan bahwa besar harapannya kepada OPD terkait serta kepada para pemengang izin usaha dibidang perkebunan ini bisa terus dan saling bersinergi dalam program – program CSR.

“Informasi terkait CSR lebih bisa ada peningkatan lagi, baik regulasinya, serta semua sasaran yang kita inginkan lebih bisa tercapai kedepannya di tahun 2023 yang akan mendatang,” pungkasnya.

 

Penulis : Didi.   Editor : Emanuel

Apel Bersama Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022

Apel Bersama Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022

Pelaksana Tugas (Plt) Asissten II Nopandel saat memimpin apel bersama  dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022.  Foto : Lilis (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Apel bersama dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022  diikuti ratusan peserta terdiri dari TNI/Polri, Para OPD, Mahasiswa dan anak sekolah dari SD/SMP/SMA,  yang dilaksanakan pada pukul 08:00 wita pagi tadi  di Alun-alun Itho, Jum’at (13/5/2022).

Dalam apel tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asissten II Nopandel mewakili Bupati Kutai Barat dan membacakan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.

Dalam amanat tersebut dikatakan bahwa dalam dunia pendidikan telah berupaya memakai kurikulum merdeka yang mana berawal dari upaya untuk membantu guru dan murid dimasa Pandemi Corona Virus Diseace (Covid 19). Ia ungkapkan bahwa dengan metode ini terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran.

“Anak-anak kita tidak perlu khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar seluruh guru terus terdorong untuk belajar dan Kepala Sekolah (Kepsek) termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif,” terangnya.

Disebutkannya pula bahwa Kurikulum Merdeka sudah diterapkan lebih dari 140.000 disatuan pendidikan diseluruh Indonesia, yang mana ratusan ribu anak indonesia sudah belajar dengan cara yang lebih menenangkan dan merdeka.

“Mari terus melanjutkan merdeka belajar, semakin serentak, terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama bergerak untuk merdeka belajar dan Selamat Hari Pendidikan Nasional,” pungkasnya dalam menyampaikan pidato.

Dalam konfirmasi terpisah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Barat Silvanus Ngampun menjelaskan bahwa terkait hari peringatan Hardiknas ini yang seharunya  dilaksananakan pada tanggal 2 mei tetapi dialihkan menjadi tanggal 13 Mei yakni dikarenakan pada 2 Mei tersebut merayakan Hari Raya Idul Fitri maka dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan arahan Kemdikbudristek.

Dan diterangkannya terkait dengan Pidato Menteri, Disdikbud Kutai Barat terus berusaha mengimplementasikan pendidikan sesuai dengan tema ‘Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar.’

“Sekarang ini Kementrian sedang menggagas merdeka belajar salah satunya Kurikulum Merdeka Belajar, untuk di Kutai Barat sendiri memang belum melaksanakan Kurikulum tersebut, tetapi pada tahun 2022 ini telah memulai persiapan. Jadi target kedepan pada tahun 2023/2024 maka akan memulai dengan metode Kurikulum Merdeka Belajar ini,” bebernya dalam wawancara.

Urainya lebih lanjut bahwa pada tahun ini merupakan tahun persiapan, jadi para Guru, Kepsek dan Pelajar akan mulai belajar yang mana dari Disdikbud akan mendampingi dan persiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Pada tahun 2023 nanti akan terpilih beberapa sekolah menjadi sekolah penggerak yakni yang wajib melaksanakan kurikulum merdeka belajar dan untuk sekolah lainnya nanti akan melaksanakan kurikulum tersebut secara mandiri.

Disamping itu juga dijelaskannya masih ada program lain terkait dengan merdeka belajar ini yakni pembinaan guru dan pembinaan siswa terutama dalam rangka mencapai profil pelajar pancasila. Selain itu juga membangun akreditas fisik serta juga menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu guru, tenaga pendidikan dan para siswa.

“Itu yang perlu kita persiapkan dan untuk sekolah penggerak nanti Kementrian yang mempersiapkan melalui Dinas. Ini nanti yang akan kita laksanakan, agar nanti pada saat dilaksanakan sudah siap. Dan pada peringatan Hardiknas ini merupakan momentum bersama mengenang sekaligus memberi apresiasi kepada para pejuang pendidikan.”ucapnya.

Diharapkannya kepada seluruh masyarakat Kutai Barat agar juga memberi dukungan karena pendidikan bukan hanya urusan Dinas Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah maupun sekolah tetapi juga urusan masyarakat ataupun orangtua sebagai upaya pendidikan bisa terus meningkat mutunya khususnya di Kutai Barat ini untuk terus berjuang.

“Kita mencoba untuk meneruskan perjuangan mereka dalam dunia pendidikan yakni meneruskan harapan dalam meningkatkan pendidikan salah satunya mutu pendidikan di Kutai Barat, dukungan semua pihak tentu sangat diharapkan,” pungkas Kadisdikbud.

 

Penulis :  Lilis.   Editor : Emanuel

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Mengikuti Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Mengikuti Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak

Sekretaris DP2KBP3A menyerahkan data sasaran keluarga beresiko stunting kepada tim TPK sebagai tanda dimulainya pelaksanaan verifikasi dan validasi data.  Foto : Donny (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mengikuti apel siaga Tim Pendampingan Keluarga Nusantara secara daring. Bertempat di balai Agung Aji Tullur Jejangkat dan Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius juga mengikuti apel siaga dari ruang kerja Sekda, Sekretariat Kabupaten, Sendawar, Kamis (12/5/2022).

Apel siaga disiarkan langsung dari Alun Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat,  dalam apel tersebut diikuti oleh Kepala Staf Kepresidenan RI  Moeldoko, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam rangkaian dilaksanakan penyerahan data sasaran keluarga beresiko stunting. Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting  dengan  mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu tim.

Apel yang diikuti sebanyak 514 kabupaten dan kota se Indonesia, bertujuan untuk menumbuhkan semangat bagi para pendamping keluarga. Sekaligus berkomitmen dalam mensukseskan pencegahan stunting di indonesia. Yaitu menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo  menyampaikan, bahwa TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. TPK juga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting.

 

Penulis :  Donny.   Editor : Emanuel

 .