Berlaku Mulai 1 Mei 2021, Zona Zero Tolerance (ZZT) Dalam Pusat Kota Sendawar

Kasat Lantas Polres Kutai Barat. Foto: Hms Polres Kutai Barat

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam rangka meningkatkan  disiplin masyarakat pengendara kendaraan bermotor,   Kepolisian Resor (Polres)  Kutai Barat akan memberlakukan Zona Zero Tolerance (ZZT) untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021, khususnya dipusat ibu kota Sendawar.

Kasat Lantas Polres Kutai Barat, AKP Alimuddin melalui Kanit Dikyasa, Bripka Umar MS. “Kami akan segera memberlakukan  ZZT dan akan mulai uji coba di Kutai Barat pada tanggal 1 Mei 2021 mendatang dengan mengandalkan kamera CCTV yang terpasang dijalan raya untuk mendeteksi pelanggaran lalulintas secara otomatis. Dimana pemberlakuan ZZT ini diawali dengan uji coba penerapan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai pertengahan tahun 2021,” ungkapnya Jumat (30/04).

Disampaikannya bahwa Tilang Elektronik adalah program unggulan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. “Artinya seluruh Indonesia menerapkan sistem seperti ini, tidak terkecuali di Kutai Barat. Dan kegiatan ini sudah disosialisasikan sejak setahun yang lalu,” katanya.

Selain itu, penerapan tilang elektronik ini di Kutai Barat juga sudah dikoordinasikan dan disampaikan kepada semua pihak terkait, bahkan pemerintah Kutai Barat dan Bupati Kutai Barat sangat mendukung penerapannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Ada lima tahap yang berjalan dalam penilangan elektronik ini. Tahap pertama, perangkat CCTV diruas jalan merekam pelanggaran secara otomatis sebagai barang bukti pelanggaran,” terang Bripka Umar.

Selanjutnya, masuk ketahap kedua yakni mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identifikasi (REI) sebagai sumber data kendaraan. Kemudian ditahap ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran kealamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

Tahap ke-empat, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung kekantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Dan tahap terakhir petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terdeteksi untuk penegakkan hukum.

“Catatannya jika gagal atau tidak melakukan konfirmasi, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara. Jadi lebih kesanksi administrasi. Nah, pada saat membayar pajak STNK tersebut, denda tilangnya akan diikutkan. Dan waktu konfirmasi pelanggarannya berlaku selama 7 hari dan batas waktu akhir pembayaran tilang 15 hari dari tanggal pelanggaran,” terangnya.

Untuk diketahui, penerapan tilang elektronik sementara diberlakukan dibeberapa ruas jalan didalam kawasan ibu kota kabupaten, yakni di Simpang Raya, Simpang Sumber Sari, Simpang Bisnis Center dan Simpang Tiga SMA Melak.

 

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id