Kabupaten Kutai Barat

Bapenda Kutai Barat Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyetoran Pajak Restoran

Bapenda Sosialisasi SOP

Kepala Bapenda membuka Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyetoran Pajak Restoran. poto Hms.kominfo Fds.kominfokubar.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat terus berupaya melakukan gerakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan menggelar sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) penyetoran pajak restoran, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti bendahara Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Di Kantor Bapenda Kutai Barat, Kamis, 26 September 2019.

Saat membuka Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyetoran Pajak Restoran, Kepala Bapenda Yuli Permata Mora menyampaikan, kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menindak lanjuti hasi audit BPK Tahun 2018 dimana Bappenda direkomendasikan untuk menggali pajak restoran, khususnya pengadaan makan minum kegiatan ditiap perangkat daerah Pemerintah Kutai Barat, memiliki potensi pajak cukup besar untuk PAD, atas dasar itulah Bappenda membuat standar operasional prosedur penyetoran pajak restoran, dengan menghadirkan narasumber dari KPP Pratama Tenggarong dan KP2KP Sendawar.

Lebih lanjut Kepala Bapenda mengharapkan, melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terkait pajak makan minum di setiap perangkat daerah yang merupakan potensi pajak daerah, dimana kontribusi pajak restoran juga berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

“Seperti kita ketahui bersama target penerimaan pajak restoran/makan minum tahun 2019 sebesar 8 Milyar dan target tersebut sudah dilampaui, sehingga dengan sosialisasi ini kedepan diharapkan penyetoran pajak dibidang restoran bisa terus meningkat 20-30 persen”, harap Yuli.

Pajak restoran sendiri merupakan satu dari 11 jenis pajak darah, dan pajak daerah itu sendiri meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB-P2 dan BPHTB.

Selanjutnya  pajak restoran 10 persen diatur dalam Peraturan daerah Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kutai Barat Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 11. Dan sebagai mana diatur dalam PP 55 Tahun 2016 tentang  ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak restoran menggunakan system self assessment, dimana wajib pajak  melaporkan dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak restoran dan bendahara perangkat daerah erlu mengetahui alur prosedur penyetoran pajak restoran/pajak daerah.

“Kepada seluruh bendara Perangkat Daerah bisa turut membantu menyosialisasikan SOP, dengan mengarahkan dan memonitor wajib pajak restoran yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah supaya tertib membayar pajak, seperti pajak atas jasa makan minum yang disediakan untuk kegiatan perangkat daerah, walaupun bendahara tidak memotong langsung tetapi dapat mensyaratkan  kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya terlebih dahulu sebelum penyelesaian pembayaran.

Dalam kesempatan tersebut Bapenda kedepan terus melakukan kerjasama dengan KPP Pratama  dan KP2KP Sendawar dalam melakukan penyisiran restoran untuk mengetahui apakan resatoran tersebut sudah melakukan pembayaran pajak, selanjutnya Bappenda juga akan membuatkan stiker yang ditempel direstoran bukti pelunasan pajak, sehingga kedepan Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dan bekerjasama dengan Wajib Pajak yang sudah memiliki stiker membayar pajak, disamping sebagai reward kepada restoran yang taat pajak.Kominfo Fds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>