Bangun Upaya Nyata Dari CSR Perusahaan, Agar Berdampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kutai Barat

Kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Kutai Barat dengan perusahaan. Foto : Dhea (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Optimalisasi peran Corporate Social Resposibility  (CSR) agar dapat memberikan kontribusi langsung kepada lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan. Pemerintahan Kutai Barat secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak pemegang ijin usaha; Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan. Rapat yang dipimpin Sekretaris daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat didampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setdakab Kutai Barat, dengan beberapa perwakilan dari Perusahaan yang wilayah kerjanya di Kabupaten Kutai Barat. Berlangsung di Balai Aji Tulur Jejangkat Stdakab Kutai Barat. Selasa (08/6).

Berbagai permasalahan daerah dapat menjadi perhatian penting dari CSR ditiap perusahaan selain membina hubungan baik antara pihak internal dan eksternal perusahaan.  Melalui sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah bekerjasama untuk melihat permasalahan dimasyarakat akan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat Ayonius menjelaskan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan selain untuk mengembangkan usaha yang berorientasi bisnis dan profit. Tentu pihak perusahaan juga harus menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah kerjanya.

Selanjutnya, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai rencana program kegiatan dari CSR harus dikonsultasikan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Seperti; sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional dan daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat,” jelasnya.

“Pihak pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan terus memberikan perhatian kepada para petani yang didukung dengan pengalokasian anggaran dana pembangunan sektor pertanian yang memadai, maupun rangsangan lain yang dapat memacu usaha pertanian di daerah ini, agar makin bergairah lagi,” pungkas Sekdakab berharap.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat Petrus menerangkan, dari sektor pertanian memiliki permasalahan yang dihadapi seperti: Areal lahan pertanian makin menurun akibat alih fungsi lahan; masih minimnya SDM disektor pertanian dan rendahnya nilai tambah dari daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan perternakan.

Hal ini memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan.

Bidang Pertanian memiliki konsep pengembangan kawasan melalui pendekatan kawasan (kluster) digunakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperpanjang rantai pasok, diantaranya kluster karet yang berada di Kecamatan Linggang Bigung, Barong Tongkok, Damai, dan Sekolaq Darat, kemudian kluster sapi pedaging berada di Kecamatan Siluq Ngurai, Muara Lawa dan Melak. “Pembangunan bidang pertanian menjadi peluang yang berdampak signifikan terhadap ekonomi kerakyatan yang harusnya menjadi perhatian perusahaan melalui kegiatan CSRnya,” harapnya.

Terkait Permasalahan Sampah, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ali Sadikin menyampaikan, Volume sampah yang masuk TPA tahun 2020 sebanyak 9.259,6 ton per tahun dengan asumsi 1 truck sampah mengangkut 1,7 ton atau 15 ret per hari masuk TPA dengan alat angkut yang beroperasi sebanyak 7 unit per hari (2 ret setiap truck).

“Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah kondisi alat angkut yang sudah tua sering mengalami kerusakan, dan akses jalan menuju TPA masih perlu ditingkatkan. Diharapkan ada upaya  dari pihak perusahaan dan perbankan melalui CSRnya untuk dapat berkontribusi nyata untuk meminimalisir persoalan sampah di Kutai Barat,” harap Kadis Lingkungan Hidup Kutai Barat.

Penulis : Dhea, Editor: Hermanto

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id