Antisipasi Covid -19, Pemerintah Pusat Dan Daerah Bangun Sinergitas

Rapa Koordinasi Penanganan Covid-19, dengan Kementrian Terkait. Foto: Aryo (Dinkominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ikuti rapat dengan Kementrian Dalam Negeri terkait upaya penanganan dan penegakan disiplin protokol kesehatan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi zoom meeting, juga diikuti oleh beberapa kementrian sebagai narasumber antara lain Kementrian Agama, Kementrian Perhubungan, BNPB, Kementrian Kesehatan, TNI dan Polri, seluruh Gubernur beserta Bupati dan Walikota se-Indonesia. Di ruang rapat koordinasi Setdakab Kutai Barat. Senin (3/05).

Menteri Dalam Negeri Tito karnavian menyampaikan, beberapa point penting terkait penegakan protokol kesehatan, seperti; kegiatan tahunan masyarakat Indonesia yang akan merayakan lebaran, terutama kegiatan mudik dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan seperti malam takbiran hingga sholat idul fitri, hal ini perlu diantisipasi.

Sesuai arahan bapak presiden sehingga Kementrian Dalam Negeri perlu menggelar rapat bersama dengan kementrian terkait dan pemerintah daerah sebagai ujung tombak kebijakan teknis dan didaerah. Selanjutnya berkaca dari kejadian di India, adanya terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 yang diakibatkan oleh ritual keagamaan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. “Tentunya hal semacam itu hendaknya kita antisipasi, dalam menyikapi hal ini pemerintah daerah dapat satu bahasa dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya”

Terkait Kebijakan pemerintah pusat, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius mengatakan, pemerintah Kutai Barat, telah melakukan rapat koordinasi, dan akan segera menerbitkan imbauan. Sesuai arahan Bupati Kutai Barat, tentunya sejalan dengan intruksi bapak presiden. “Selanjutnya perangkat daerah teknis seperti; dinas kesehatan, dinas perhubungan, satpol PP dan jajaran TNI dan Polri dapat menjalankan intruksi dan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, peran aktif masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran diri masing-masing dalam menjalankan kegiatan sehari-hari maupun dalam menyongsong hari raya idul fitri ini. “Biarpun kita membuat aturan jika kesadaran masyarakat masih rendah, maka akan sulit untuk menekan angka terkonformasi covid-19 ini,” tegasnya.

“Pemuka-pemuka agama di Kutai Barat dapat mensosialisasikan arahan menteri agama, seperti; lebih mandahulukan hal-hal yang bersifat wajib dari pada yang bersifat sunah, kemudian jika melakukan shalatid di musola atau masjid hendaknya mengatur jumlah jamaah tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat ibadah tersebut,”ungkapnya.

“Seperti yang telah kita ketahui bersama lonjakan kasus covid-19 yang melanda dunia dalam beberapa minggu terahir ini, terlihat mulai menunjukan peningkatan kembali akibat mulai dilonggarkanya berbagai kegiatan masyarakat, angka kasus terkonfirmasinya Covid-19, sehingga pemerintah; baik pusat dan daerah harus segera megantisipasi,” ungkap Sekdakab Kutai Barat.

Kemudian Berdasarkan data kementrian kesehatan dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus covid-19 di Indonesia dan terdapat beberapa wilayah yang menunjukan peningkatan yang signifikan ini tentunya akan barbahaya jika tidak diambil tindakan yang cepat. “Sehingga pemerintah pusat mengintruksikan agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan dan kebijakan yang tentunya sejalan dengan pemerintah pusat salah satunya seperti anjuran untuk tidak mudik,” pungkasnya.

 

Penulis: Aryo, Editor : Hermanto

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id