31 Juli 2017 Calon Jamaah Haji Kubar Akan Dilepas  Dari Kubar

31 Juli 2017 Calon Jamaah Haji Kubar Akan Dilepas Dari Kubar

SENDAWAR-  31 Juli 2017 mendatang Calon Jamaah Kutai Barat 1438 H atau 2017 akan direncanakan berangkat dari Kabupaten Kutai Barat.  Pelepasan pemberangkatan tersebut akan dilepas oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Untuk itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengadakan Rapat Koordinasi terkait persiapan pemberangkatan Jamaah Haji Kutai Barat 1438H/ 2017, di Ruang Rapat Koordinasi lantai III, kantor Bupati baru-baru ini.

Rapat yang dipimpin Assisten I sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kubar, Silas Sinar. Dihadiri Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakanmenag) Kutai Barat, H Muhammad Isnaini, Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementrian Agama Kubar H Zulkifli, Perwakilan Dinas Perhubungan Kubar, Perwakilan Dinas Kesehatan Kubar, Perwakilan Satpol PP Kubar, Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (Kesrasos) Setkab Kubar, Perwakilan Polres Kubar, serta Pengelola Kapal.

Silas Sinar mengatakan Rapat ini dilaksanakan untuk mendengar kesiapan pada masing-masing pihak terkait. Seperti halnya kesiapan armada angkutan bus dan angkutan kapal dan juga kesiapan dari dermaga. Dengan fasilitas dermaga yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para calon jamaah haji Kubar 1438 H. Dimana para calon jamaah haji Kubar ada yang berusia lanjut dan juga ada yang menggunakan tongkat sehingga perlu menjadi perhatian khusus, katanya.

“Khusus untuk dermaga juga perlu kesiapan lebih matang, dimana beberapa hari sebelumnya harus lebih dicek lagi kesiapannya. Berharap petugas keamanan dapat membantu kelancaran kegiatan terutama penertiban kepada keluarga pengantar jamaah haji, bagi aparat keamanan Polres Kubar siap mengamankan acara pelepasan dan berharap selalu dikonfirmasi dalam setiap kegiatan,” terangnya lagi.

Sementara itu, Kakanmenag Kubar, H Muhammad Isnaini menerangkan Kutai Barat masuk dalam Kloter IV embarkasi Balikpapan. Berdasarkan jadwal, calon jamaah haji Kubar akan dilepas ada 31 Juli 2017 di Masjid Al-Mutaqqin Islamic Center, Melak sekitar pukul 13.00 wita.

Selanjutnya para calon jamaah haji Kubar akan diangkut menggunakan armada bus Pemkab dan Dinas Perhubungan Kubar menuju pelabuhan Kapal UPTD Dermaga Melak. Kemudian calon Jamaah Haji Kubar akan diangkut menggunakan armada kapal sungai KM Barokah 06 menuju Samarinda. Nantinya setelah sampai di Samarinda perjalanan akan dilanjutkan menggunakan armada Bus menuju Asrama Haji Batakan, Balikpapan dan juga menunggu sampai diberangkatkan ke Madinah. Rencananya jika sesuai jadwal akan diberangkatkan  ke Madinah pada 2 Agustus 2017 malam, terangnya.

Lanjutnya, Dari Dinas Kesehatan, selain dr.Zaenal yang bertugas mengawal jamaah  sampai ke tanah suci, terdapat satu petugas perawat yang akan mendampingi jamaah  selama perjalanan ke Balikpapan, ujarnya lagi.

H Muhammad Isnaini mengajak kepada dan mengimbau selalu kepada calon jamaah haji Kubar calon Jamaah Haji Kubar untuk  menyiapkan diri dengan  sebaik-baiknya dan masih ada waktu untuk lebih memperdalam lagi ilmu manasik haji. Mempersiapkan seluruh kelengkapan apa-apa  saja barang yang akan dipersiapkan untuk dibawa, serta mengecek dan menjaga kesehatan dan selalu up date informasi kekinian terkait Haji. Mudah-mudahan sepulangnya dari Makkah akan menjadi haji mabrur dan jumlahnya sama dengan yang berangkat, pintanya.

Terkait keberangkatan,  tuturnya mudah-mudahan 100 Calon Jamaah Haji bisa ikut bersamaan diberangkatkan dalam satu kloter. Sebab ada tambahan kuota yang semula 93 Calon Jamaah Haji namun perkembangannya bertambah 7 orang menjadi total 100 orang. Mudah-mudahan dapat diberangkatkan bersama-sama jadi satu kloter dengan jumlah awal 93 orang calon Jamaah Haji Kubar, ke -7 orang calon Jamaah Haji ini yang masuk dalam tambahan kuota terakhir. Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementrian Agama Kubar sedang berkoordinasi terkait hal tersebut. Meskipun demikian jangan berkecil hati bagi ke-7 calon jamaah haji yang termasuk dalam tambahan kuota, jika seandainya diberangkatkan beda kloter,  pihak PPIH akan memberikan pelayanan dan kenyamanan yang sama untuk diberangkatkan hingga menuju Asrama Haji Batakan,Balikpapan, bebernya.

Diketahui, jumlah jamaah haji Kubar tahun 2017 sebanyak 100 peserta. Dimana sebelumnya pada Kuota awal berjumlah 93 Calon Jamaah Haji. Namun perkembangannya pada pelunasan tahap ke-II BPIH ada tambahan 7 orang untuk Kutai Barat. Dengan rincian 2 orang Calon Jamaah Haji usia lanjut (Lansia) ditambah pendampingnya 2 orang dan 3 orang penggabungan suami istri, sehingga total 100 orang. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, mengingat tahun ini ada pengembalian kuota ke jumlah asal,  di tambah kuota tambahan dari kerajaan Arab Saudi. (hms 19)

53 Pelajar Lolos Seleksi Penerimaan Calon Pemilihan Duta Wisata dan Putri Duta Wisata Kabupaten Kutai Barat 2017

53 Pelajar Lolos Seleksi Penerimaan Calon Pemilihan Duta Wisata dan Putri Duta Wisata Kabupaten Kutai Barat 2017

SENDAWAR-  Sebanyak 53 peserta dari siswa/siswi  lolos seleksi.  ini merupakan hasil jemput bola yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO) Kubar untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jumlah tersebut ditambah 7 peserta dari pendaftar umum, sehingga total menjadi 60 peserta.

Terkait Penerimaan Calon Pemilihan Duta Wisata dan Putri Duta Wisata Kabupaten Kutai Barat 2017.

Ini diungkapkan Kepala Seksi Fasilitas Seni Pertunjukkan pada Dinas Pariwisata Kubar, Yakobus ditemui disela-sela kegiatan tersebut belum lama ini.

Yakobus menerangkan dari ke 53 peserta yang lolos seleksi  dari 6 sekolah di 4 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Barong Tongkok , Kecamatan Melak, Kecamatan Linggang Bigung dan Kecamatan Tering.

“ Adapun seleksi tersebut langsung dilakukan dengan beberapa kriteria-kriteria seleksi. Kriteria tersebut diantaranya, pengetahuan umum akan kepariwisataan di Kubar khususnya, penguasaan bahasa asing dan lain sebagainya, serta ini tidak dipungut biaya alias gratis,” bebernya.

Nantinya, lanjut Yakobus total ke 60 peserta ini akan dijaring lagi untuk masuk ke 12 besar, atau 12  pasangan putra/putri.  Seleksi masuk ke 12 besar akan dilaksanakan pada Senin 24 Juli 2017 mendatang.

Mudah-mudahan dengan kegiatan jemput bola seperti ini, akan menemukan bibit-bibit anak-anak berprestasi dalam bidang Pariwisata. Dimana mencintai Pariwisata sejak dini, pungkasnya.

Diketahui, Duta Wisata merupakan ikon Pariwisata dan Kebudayaan yang terdiri dari sepasang anak muda yang terpilih setelah melewati dari serangkaian seleksi yang dikemas dalam bentuk pemilihan.  (hms19)

Rekonsiliasi Aset Semester I

Rekonsiliasi Aset Semester I

SENDAWAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat melakukan kegiatan Rekonsiliasi Aset Semester I tahun 2017. Aset Semester I ini pada Bulan Januari hingga Juni. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman (BPU TPN), diikuti kurang lebih 106 orang pengelola barang di tiap-tiap OPD dan 16 Kecamatan. Kegiatan dibuka oleh Kepala BKAD Kutai Barat, Sahadi, baru-baru ini.

Kepala BKAD Kubar, Sahadi mengatakan Kegiatan ini menindaklanjuti audit rutin yang  dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPKP sendiri maupun BPKP Kaltim terkait aset-aset milik daerah Kubar. Apakah saat sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran Kabupaten Kutai Barat.

Untuk itu, ujarnya BKAD Kubar akan segera membenahi aset-aset Pemkab Kubar. Maka, dalam mempermudah itu semua kedepan akan memunculkan produk-produk payung hukum terkait aset barang milik daerah ini. Produk-produk payung hukum terkait aset barang milik daerah memang agak banyak termasuk didalamnya mengatur kapitasinya dan penyusutan dan lain sebagainya, ujar Sahadi.

“ Setiap tahun melakukan langkah-langkah terkait penataan aset milik daerah. Serta langah selanjutnya, akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak salah satunya melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Pembendaharaan Perwakilan Propinsi Kaltim, dimana dikemudian hari akan dilakukan Bimtek Akuntansi Aplikasi. Dan juga akan dikuatkan lagi dengan melakukan pembinaan SDM dalam menata dan mengelola aset milik daerah yang bermuara dalam aplikasi sehingga lebih dipermudah,” terangnya.

Lanjutnya diantaranya kedepan akan menyusun master plan terkait aset milik daerah serta dilakukan pemetaan aset-aset milik daerah diseluruh wilayah Kabupaten Kubar, termasuk kecamatan hingga kampung, serta pemisahan aset-aset  yang melewati Anggaran Dana Desa (ADD) dan lain sebagainya, hingga jelas asal aset  dan pelaporannya dan pencatatannya akan terpisah, ” bebernya.

Sementara itu, Rion selaku Kepala Bidang Kekayaan dan Aset pada BKAD Kubar menambahkan ini merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan aset, dimana melakukan koordinasi melalui pengelola barang pada tiap-tiap OPD dan kecamatan dalam rangka untuk Rekonsiliasi aset.

“Mendata apakah aset yang baru dilakukan pengadaan pada 2017 maupun pergerakkan terhadap perubahan aset milik daerah.  Secara bertahap dilakukan dua kali dalam setahun,” jelasnya.

Berharap pengurus barang di tiap-tiap OPD melakukan tugasnya dalam memberikan informasi tekait kondisi terbaru aset yang ada di tiap-tiap OPD.

“Kemudian, nantinya dalam menginput data-data secara akurat yang  bisa dipertanggungjawabkan kedepannya. Sehingga,  dengan penyajian data yang benar mempunyai peran penting dalam kebijakan pemerintah untuk pengelolaan aset,” pungkas Rion. (hms19)

 
BIMTEK LAKIP Dan Perjanjian Kinerja

BIMTEK LAKIP Dan Perjanjian Kinerja

SENDAWAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan yang  bertempat di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (20/7) berlangsung selama dua hari ini. Dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan, dihadiri Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, serta petugas pembuat LAKIP di tiap-tiap OPD.

Bupati Kubar, FX Yapan mengatakan, dengan kegiatan Bimtek ini dapat memotivasi dan memberikan dukungan bagi petugas pembuat LAKIP di tiap-tiap OPD, sebab yang diinginkan output  yang jelas dari kegiatan ini.

“ Bagian terkait harus berkomunikasi dan berkoordinasi tiap-tiap OPD, dituntut proaktif bagi Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian di tiap-tiap OPD. Tentunya dari masing-masing Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian mengutuskan orang yang memiliki etos kerja dan kinerja serta SDM yang berkualitas sebagai petugas pembuat LAKIP ini,” pintanya.

Tidak hanya itu, Bupati juga meminta agar ditiap-tiap Dinas, Badan, Kantor , Bagian pada masing-masing OPD dibentuk Tim yang tugasnya membantu dalam pembuat LAKIP, serta membuat pemetaan masalah di tiap-tiap OPD dan juga membuat upaya (action plan) dari pemecahan masalah tersebut, kemudian akan diketahui hasilnya, tentunya di tiap-tiap OPD memiliki SOP, pintanya lagi.

Sehingga kedepan dapat memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil, dimana menuju penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang lebih baik daripada Hari Ini. Serta menjamin peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja serta secara efektif dan efisien pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan SKPD, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin skenario implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut, ujar Bupati.

Kepala Bagian Ortal pada Setkab Kubar, Erik Victory, menambahkan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan nilai kinerja dan kapasitas pada tiap-tiap OPD agar bisa mencapai target. Berbagai kendala diantaranya, keikutsertaan para petugas pembuat LAKIP di tiap-tiap OPD masih banyak yang belum mengerti karena format ada yang baru, makanya perlu disosialisasikan lagi, jelasnya.

Kedepan yang harus dilakukan oleh Pemkab Kubar diantaranya, melakukan review dokumen RPJMD dan Rencana Strategi (Renstra) perangkat daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada hasil. Kemudian melakukan perbaikan terhadap laporan kinerja, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan format regulasi terbaru. Serta membuat dokumen rencana aksi kinerja sasaran perangkat daerah tahun 2017 dan cascasding kinerja mulai dari eselon II,III dan IV yang mencakup tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing perangkat daerah, pungkasnya.

Sementara itu, nara sumber yang juga Kepala Bagian Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Din Muttakin menambahkan, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan di Balikpapan, mengundang beberapa Kabupaten.

“Kegiatan ini juga adanya peningkatan komitmen dari Kepala Daerah (Bupati) dan Kepala OPD supaya lebih mempercepat peningkatan implementasi SAKIP di tiap-tiap OPD. Makanya kita langsung fokus kesana, serta membimbing langsung sehingga ada pengawalan yang nantinya dapat lebih efektif,” bebernya.   (hms 19)

Jawaban DPRD Kubar Terkait Tanggapan Pemerintah Terhadap 6 RAPERDA Inisiatif DPRD

Jawaban DPRD Kubar Terkait Tanggapan Pemerintah Terhadap 6 RAPERDA Inisiatif DPRD

SENDAWAR- Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat, Senin (17/7) menggelar Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun 2017 DPRD Kabupaten Kutai Barat, dalam rangka Jawaban DPRD Terhadap Tanggapan Pemerintah Tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Inisiatif DPRD Kab Kubar.

Sidang yang diKB-18- IKupimpin Ketua DPRD Kubar, Jackson Jhon Tawi, Wakil Ketua I, Paul Vius, diikuti 17 Anggota DPRD dari 25 Anggota DPRD Kab Kubar. Turut Hadir Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar, Drs Yacob Tullur, Assisten II, Drs Yohanes Kinam, Assisten III, Perwakilan Polres Kubar, Perwakilan Kodim 0912 Kubar, Perwakilan AURI Balikpapan, Perwakilan Kejaksaan dan Perwakilan Pengadilan Negeri. Jawaban tersebut dibacakan langsung Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Iku menyampaikan ucapan terimakasih sehubungan dengan tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang telah menyambut baik dan mendukung enam RAPERDA inisiatif DPRD 2017.

Iku menjelaskan dimana pada 10 Juli 2017 yang lalu DPRD mengajukan RAPERDA Inisiatif DPRD tahun 20 17 kepada Pemerintah. Adapun RAPERDA tersebut diantaranya, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Database jalan dan jembatan dalam wilayah Kabupaten Kubar, Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Kemudian, Raperda terkait pembangunan kebun kemitraan untuk masyarakat di sekitar perkebunan, serta penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit.

“ Pada tanggal 13 Juli 2017 yang lalu, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kubar telah memberikan tanggapan terhadap penyampaian ke-enam RAPERDA tersebut. Hal ini menandakan adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif didalam melaksanakan fungsinya menyusun tatanan kehidupan untuk mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kubar, ” ujar Iku.KB-18- Jabat Tangan

DPRD Kubar dalam hal ini telah membentuk panitia khusus (PANSUS) Pembahas RAPERDA yang nantinya dimulai pada 24 Juli 2017 mendatang untuk membahas RAPERDA tersebut dengan tim dari Pemerintah daerah (Pemkab Kubar), jelasnya. Lanjut Iku, sehubungan dengan rencana, pembahasan diatas maka mengharapkan partisipasi kita bersama didalam Pembahasan RAPERDA tersebut. Baik dari seluruh anggota DPRD Kab Kubar masing-masing OPD maupun dari pihak-pihak lain yang terkait mengingat RAPERDA tahun 2017 berkaitan langsung dengan kehidupan rill masyarakat, pintanya.

Lebih lanjut ia terangkan, di bulan Juli 2017 menjadwalkan untuk membahas dua RAPERDA Inisiatif DPRD, yaitu hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kubar dan Data Base jalan dan jembatan dalam wilayah Kabupaten Kubar. Kemudian, empat RAPERDA Inisitaif DPRD lainnya akan dibahas bersama-sama dengan Sembilan RAPERDA usulan dari Pemerintah daerah dalam Bulan Agustus 2017 yang akan datang, pungkasnya.  (hms 19)

Puncak Acara Pentas Seni & Budaya

Puncak Acara Pentas Seni & Budaya

SENDAWAR- Seni dan budaya dalam wujud tari, lagu, hasil kerajinan merupakan ilustrasi akan nilai kehidupan yang sarat makna, bahkan menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia. Melalui kearifan lokal yang terpelihara dan terjaga keasriannya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui UPT Taman Budaya Sentawar (TBS) mengadakan Malam Puncak Pentas Seni Enam Etnis. Acara Pentas Seni yang merupakan salah satu kegiatan promosi dan informasi melalui lagu dan tarian daerah Kab Kubar bertempat di Panggung utama Mook Mannar Bulatn, TBS, Sabtu (15/7). Kegiatan yang dimulai sejak 29 April 2017 yang lalu ini berlangsung meriah, IMG_1010dengan penampilan dari sejumlah Sanggar seni yang ikut ambil bagian dalam menampilkan beberapa pementasan seni tarian, lagu dan juga hasil kerajinan.

Sambutan Bupati Kutai Barat, FX Yapan melalui Assisten III, Drs Aminuddin mengatakan, kegiatan ini dapat terus dilaksanakan guna memotivasi masyarakat untuk lebih mencintai seni dan budaya khas daerah Kubar, agar lebih dikenal dimata dunia melalui kearifan lokal yang terpelihara dan terjaga kelestarianya. Bupati juga mengatakan dalam sambutannya, kegiatan pelestarian ini memberikan pesan yang cukup mendalam sebagai penerus budaya Kubar. Dimana dapat menumbuhkan rasa bangga akan kekayaan seni budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita serta memiliki kesadaran untuk turut melestarikannya. Kepada seluruh pelaku seni dan budaya agar terus menggiatkan serta melakukan kaderisasi kaum muda yang berbudaya. Jangan sampai budaya asing seperti budaya ala korea, ala india dan lain sebagainya menjadi tren. Jadikanlah budaya sendiri merajai dan dicintai oleh masyarakat kita, pesan Bupati.

Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan kepada seluruh paguyuban 6 etnis untuk tingkatkan komunikasi antar budaya yang ada di Kubar. Sehingga menjadi indentitas Kubar yang dikenal Nasional bahkan dunia. Serta kepada jajaran UPT TBS kiranya dapat menggiatkan dan meneruskan kegiatan ini berIMG_1143sama-sama seluruh jajaran Dinas terkait. Dimana dapat memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan seni budaya, dapat meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pinta Bupati lagi. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan, Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, Deris menyampaikan kegiatan pentas seni ini telah menampilkan beberapa sanggar seni dari 6 etnis serta partisipan kelompok seni dari tingkat sekolah mulai SMP hingga SMA.  Dimana pelaksanaannya dilaksanakan di UPT TBS yang merupakan sebagai wadah pengembangan, pelestarian seni dan budaya serta sebagai obyek wisata unggulan di Kab Kubar. Adapun sanggar seni tersebut diantaranya, Sanggar Seni Swalas Gunaq, Sendawar Raya, Mahakam Asri, Apau Ayaq, Belawing Kalung, Rangai Soai.

“ Diharapkan dapat menjadi wadah penyalur bakat siswa-siswi dan masyarakat luas dalam bidang khususnya kesenian, serta meningkatkan kecintaan para siswa/siswi maupun masyarakat Kubar,” harap Deris. Turut Hadir Kepala Dinas, Badan, Kantor dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kepala UPT-TBS, Dra Melitina, Perwakilan Polres Kubar, Ketua PDA KUbar, Yustinus Dullah, Perwakilan Kodim 0912  Kubar. (hms19)

Kartu Kuning Syarat Utama Melamar Pekerjaan

Kartu Kuning Syarat Utama Melamar Pekerjaan

SENDAWAR- KB-14- Tunjukkan Kartu Kuning Tampak warga berbondong-bondong melakukan pendaftaran dalam membuat Kartu Kuning atau Antar Kerja yang disingkat AK-1.   Hal ini tampak dari kesibukan yang terlihat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat saat Harian ini menelusuri ke Dinas tersebut belum lama ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Yulius Mimphin melalui Kepala Bidang Pelatihan Penempatan dan Produktivitas Ketenagakerjaan, Roland Tampubolon membenarkan hal tersebut terkait peminat pembuat AK-1 atau yang akrab disebut Kartu Kuning ini.

Ia menuturkan, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Dimana diisyaratkan bagi pencari kerja yang secara umumnya untuk terlebih dahulu mendapatkan AK-1 (kartu kuning).  Sebab, Kartu Kuning atau AK-1 merupakan salah satu syarat apabila mencari kerja.  Pencari kerja yang telah membuat Kartu tersebut maka sudah teregistrasi di Pemerintah, ujarnya. Dalam peraturan tersebut lanjutnya, bagi setiap perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib memberitahukan lowongan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Nanti ditindaklanjuti dari Dinas terkait dengan mengeluarkan bukti pelaporan dan memberikan formasi dokumen pasar kerja untuk selanjutnya dilakukan seleksi secara sendiri. Tetapi jika seleksi yang dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), maka seleksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan pihak dinas terkait untuk melakukan perekrutan sesuai dengan standar penerimaan perusahaan tersebut, beber Roland.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kartu Kuning (AK-1) sendiri fungsinya dapat memudahkan untuk mendata jumlah pencari kerja di wilayah setempat. Tidak hanya itu, juga dapat mengakomodir para pencari kerja didalam bursa pencari kerja, terangnya. Kartu Kuning (AK-1) berlaku selama 2 tahun, tetapi setelah kartu tersebut dikeluarkan dari dinas wajib dilaporkan dalam jangka waktu 6 bulan. Apabila pembuat kartu kuning telah mendapatkan kerja, maka wajib melaporkan dan mengembalikan Kartu tersebut ke Disnaker setempat. Sehingga, memudahkan untuk mendata dari Disnaker terkait tenaga kerja, jelasnya.

Disinggung mengenai kendala, sepenuhnya dalam pembuatan tidak dipungut biaya alias gratis dengan pelayanan kurang dari satu hari, pungkasnya. “Disnaker tidak memungut biaya, hanya saja kami menyiapkan mesin fotocopy dan map, jka masyarakat ingin membuat kartu kuning, mereka ingin foto copy di sini (kantor  Disnakertrans) di kenakan biaya,  namun jika warga ingin fotocopy diluar silahkan. Namun bukan berarti mengharuskan pembuat kartu kuning mengeluarkan biaya dengan jumlah tersebut. Ini sifatnya hanya darurat bagi pembuat kartu kuning apabila tidak memiliki kendaraan jika memfotocopy di luar lingkungan kantor, ” tegasnya.

Diketahui, adapun syarat-syarat membuat Kartu Kuning yang pertama Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah terakhir, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar dan juga melampirkan pengalaman-pengalaman kerja. (hms19)