15 OPD Dan 4 Leading Sektor Ikuti Pendampingan Sakip Oleh Kemenpan RB. Selasa (11/06/2018

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemenpan RB. Kominfo Dns.kutaibaratkab.go.id

DISKOMIFOKUBAR – JAKARTA – 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 4 Leading Sektor Ikuti Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Ballroom Hotel Ambhara Jakarta.

15 OPD ini mengikuti pendampingan SAKIP dengan saksama dan setiap OPD membawa RPJMD, RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKJIP) dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang kemudian di lakukan konsultasi penyesuaian.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, ( 11-12 Juni 2019) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam capaian kinerja lebih tinggi dari penggunaan anggaran, sehingga perlu adanya perbaikan agar target dan sasaran kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil yang berguna bagi bagi masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat Erik Victory mengungkapkan SAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dari masing masing OPD dalam penyusunan SAKIP tersebut, untukdiketahui tahun ini terdapat 15 OPD yang mengikuti pendampingan SAKIP karena untuk mencapai “B” paling tidak 30 persen dari jumlah OPD, diharapkan tahun depan akan mengundang semua OPD untuk melaksanakan pendampingan terhadap SAKIP tersebut.

“SAKIP ini beda dengan pelaporan lain, SAKIP ini akuntabilitas kinerja sehingga dampaknya yang kita cari, artinya bagaimana suatu kegiatan berdampak bagi masyarakat dan SAKIP ini sebagai salah satu bentuk pelaporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berorientasi pada hasil. Untuk tahun ini baru 15 OPD yang mengikuti pendampingan SAKIP karna untuk memperoleh predikat “B” minimal 30 persen dari total OPD.” Jelas Erik.

Novan Kharisma sebagai salah satu Narasumber dan Pendamping dari Kemenpan RB menjelaskan beberapa OPD masih perlu mempertajam tujuan dan sasaran untuk memberikan penggambaran hasil akhir yang lebih jelas namun hampir semua OPD sudah mengarah kepada outcome. Selain itu perlu adanya pendalaman pencapaian kinerja di esselon III, dan IV untuk menunjang pencapaian kinerja esselon II tersebut.

“beberapa tujuan dan sasaran pada OPD belum jelas namun mereka sebenarnya sudah mengetahui ukurannya seperti apa cuman permasalahnya penggambaran hasilnya ingin dibawa kemana itu yang masih belum jelas tujuan dan sasarannya, karena indikator yang sudah di buat atau sudah dimiliki sudah mengarah ke pada outcome-nya” pungkasnya.

Selain itu, untuk perbaikan Novan Kharisma menambahkan, perlu adanya review terhadap RPJMD khususnya di BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Bupati lebih di pertajam. kemudian perubahan renstra dari tiap OPD untuk dilakukan review kembali yang mana memiliki predikat “CC” dan untuk mencapai peringkat “B” apalagi peringkat “BB” perlu memperdalam lagi pola cascading yang berkualitas, untuk mendapatkan “BB” syaratnya adalah  2/3 populasi OPD memenuhi SAKIP, sehingga perlu menambah beberapa OPD untuk di lakukan pendampingan. Kominf Dns.

Beberapa OPD yang mengikuti pendampingan SAKIP ini diantaranya:

  1. Dinas pendidikan dan kebudayaan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas PU PR
  4. Dinas Pertanian
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pariwisata
  7. Disdagkop UKM
  8. Disnakertrnas
  9. Dinas Lingkungan Hidup
  10. Dinas Perhubungan
  11. DPMK
  12. Dinas Ketapang
  13. BKAD
  14. BKPPD
  15. Bapelitbangda

Dan sebagai Leading sectornya :

  1. Bapelitbangda
  2. Inspektorat
  3. Bagian Organisasi
  4. Bagian Pembanguna

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id