Kabupaten Kutai Barat

Selenggarakan Rakor Petinggi dan BPK Se – Kutai Barat, Sosialisasi Peraturan dan Latih Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa Agar Sesuai Aturan dan Tepat Waktu, Selasa (19/03/2019)

Rakoord Petinggi dan BPK

Bupati Kutai Barat, Kanan saat berdialog dengan petinggi kampung peserta Rakoord.kominfo Ary.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR, SENDAWAR – Rapat Koordinasi Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung ( BPK ) Se – Kabupaten Kutai Barat membahas tiga poin utama diantaranya mengenai tata cara pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa TA 2018 yang harus segera diselesaikan sebelum tanggal 31 maret 2019 dan mensosialisasikan aturan – aturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, berlangsung hikmat di balai pertemuan umum Aji Tulur Jejangkat Setdakab. Kabupaten Kutai Barat.

Bupati Kutai Barat FX. Yapan saat membuka kegiatan rapat koordinasi, kegiatan ini dapat membawa perubahan bagi desa atau kampung terutama meningkatkan kapasitas aparatur, agar lembih bergeliat untuk membangun menjadi kampung mandiri, kendatipun semua itu membutuhkan suatu proses, untuk mencapai harapan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung (DPMPK) Kutai Barat Fautinus Syaidirahman Terkait masalah pelaporan pertanggung jawaban, dari total 190 kampung dan kelurahan di Kutai Barat masih terdapat 80 kampung yang belum menyampaikan laporannya, sehingga diharapkan sesegera mungkin dapat membuat dan melaporkan pertanggung jawaban tersebut.  Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat mengumpulkan laporan, maka pemerintah bersama pihak terkait Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan audit untuk mengetahui apa kendala dan permasalahan kampung tersebut.

Bonifasius Dion, saat memberikan keterangan kepada media.Kominfo Ary

Bonifasius Dion, saat memberikan keterangan kepada media.Kominfo Ary

Sementara itu di sela – sela acara, Kepala Kampung Linggang Bigung Baru yang juga Ketua DPD PAPDESI Kalimantan timur Bonifasius Dion mengatakan dana desa sangat efektif dan bermanfaat untuk membangun kampung sehingga lebih tepat sasaran karena dana tersebut langsung dikelola oleh pemerintah desa atau kampung, “ Seperti membangun sarana air bersih, jalan usaha tani baru, semenisasi jalan kampung, untuk tahun berikutnya membangun pendidikan anak usia dini ( PAUD ), rumah ibadah dan drainase kampung,” terangnya.

Kendala dalam melakukan pembangunan dikampung adalah pemahaman masyarakat yang menganggap kegiatan tersebut merupakan proyek yang di kerjakan oleh pihak ketiga, sehingga sangat dibutukan sosialisasi yang berkelanjutan. “Terkait pelaporan sama sekali tidak ada kendala katanya karena pihak DPMPK selalu memberikan pelatihan – pelatihan jadi jika ada kampung yang tidak bisa memberikan laporan berarti itu petingginya ada kurang proaktif untuk berkoordinasi,” Bonifasius Dion menambahkan. Kominfo Ary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>