Kabupaten Kutai Barat

PERINGATAN HARKITNAS-Tingkatkan Aspek Pemerataan Pembangunan Disegala Sektor

2017.2205.SAMBUTAN

SENDAWAR –  Senin (22/5) Pemda Kubar menggelar upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 yang dipimpin Bupati Kubar FX Yapan SH diikuti ratusan peserta baik dari staf PNS dan TKK dilingkungan Pemkab Kubar, maupun anggota TNI dan Polri. Di halaman depa Kantor Bupati berlangsung hikmad dan lancar, pukul 08.00 pagi

Dalam sambutan tertulis Menkominfo Rudiantara yang dibacakan Bupati Kubar FX Yapan SH,  menegaskan, semangat kebangkitan tidak pernah memudar namun, justru semakin menunjukkan urgensinya. Semangat itu sudah tercetus 109 tahun yang lalu dengan berdirinya Boedi Oetomo. “Semangat kebangkitan tidak akan pernah memudar malah justru semakin menunjukkan urgensinya,”  tegas Yapan.

Lanjut Yapan dalam pidatonya, semangat Indonesia adalah ekstraksi dari Nawa Cita yang merupakan sembilan program utama dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Semangat Indonesia adalah ekstraksi dari sembilan program utama Nawa Cita dari pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” katanya.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor listrik, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang tidak mendapatkan aliran listrik. Fokusnya pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik sebesar Rp1,2 triliun.

“Kita fokus bergerak di sektor listrik, upaya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang minim listrik dan kita berikan kepada masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.

Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari kebangkitan nasional tahun 2017 ini ” Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam didalam hati namun juga segera diwujukan melalui strategi, kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa. “Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor,”jelasnya.

KB-23-Harkitnas (4)Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan  untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya.

Serta dalam bidang agraria juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM.Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi pendidikan dan pelatihan vokasi perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel  moderen dan pasar tradisional.

Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, pengusaan/akses, dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur  Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Melalui program reforma agraria ini pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutan sosial  kepada masyarakat bawah.

“Satu abad lebih sejak organisasi Boedi Utomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi yang boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya “ Digitalisasi” adalah kata yang tepat,”tegasnya.

Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi disetiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perijinan. Proses perijinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semua. Perijinan disektor listrik misalnya, dari 923 hari menjadi 256 hari, perijinan pertanian dari 751 hari menjadi 172 hari. Perijinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, Perijinan Kawasan Pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perijinan pertanahan, dari 123 hari menjadi 90 hari, Perijinan Kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perijinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perijinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas menjadi 14 hari. Pemangkasan waktu perijinan ini dapat terlaksana bekat teknologi digital.(adv/hms10/NAW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>