Kabupaten Kutai Barat

Pemkab Kubar Dapat Penghargaan dari Taspen

Kepala BKAD Sahadi, S.Hut, M.Si

Urutan Pertama Ketepatan Waktu Membayar IWP

SENDAWAR  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan, kali ini dalam hal keuangan yaitu mengenai ketepatan waktu membayar Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan mendapatkan urutan pertama dalam ketepatan waktu membayar dari sepuluh Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut ditetapkan pada acara Implementasi Integrasi Simgaji Taspen dan Simda BPKP serta Rekonsiliasi IWP Kwartal I Tahun Anggaran 2017 di Samarinda beberapa waktu lalu.

Kegiatan Integrasi Simgaji Taspen dan Simda keuangan BPKP memberikan manfaat yang baik yaitu supaya dapat mengurangi proses manual sehingga terhindar dari kekeliruan User dalam melakukan proses entry data kedalam sistem Aplikasi SIMDA keuangan dan menjamin keakuratan data pembayaran gaji dan iuran dana pensiun sehingga kesalahan perhitungan dapat diminimalisir.

Dari hasil Rekonsiliasi IWP yang berkaitan dengan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) untuk periode Januari sampai April antara PT.  TASPEN (Persero) cabang Samarinda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat tidak didapati perbedaan pembayaran IWP

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Sahadi, S.Hut, M.Si. yang ditemui di ruang kerjanya Rabu 24/5 lalu, mengungkapkan. “Ini hasil yang baik dicapai Kubar mengingat saat kondisi keuangan yang kurang baik tetapi kewajiban harus kita bayar”, katanya.

 Ia menjelaskan bahwa kedepannya karena Kubar  telah menggunakan SIM aplikasi maka perlu peningkatan sumber daya untuk menunjang penyesuaian-penyesuaikan, sebab sistem aplikasi ini memakai teknologi yang harus dikuasa selanjutnya sistem aplikasi ini dirasa mempermudah pengontrolan, lalu nantinya akan dibuat kerja sama dengan BKD untuk pegawai yang memasuki usia pensiun terkait data-data.

Saat pegawai tersebut dinyatakan TMT memasuki pensiun maka tidak akan dibayar gaji tanpa menunggu SK pensiun agar pegawai yang pensiun tidak perlu mengembalikan uang jika salah prosedur, sistem yang lama harus diperbaiki.

Sahadi menjelaskan BKAD akan berkerja sama dengan OPD lainnya menggunakan sistem aplikasi terkait E-Planning, E-Budgeting sampai kepada SIMDA. “Kedepannya juga akan dilakukan MOU dengan BPD Kaltim mengenai sistem Kas Online terkait transaksi keuangan sehingga tidak terjadi penumpukan berkas-berkas untuk pencairan,”ujarnya.

Dia menjelaskan pembaharuan sistem kerja dan peningkatan sumber daya dilingkup Keuangan akan terus dilakukan sehingga pembenahan bisa dilakukan dalam rangka mendukung Penyelenggaran Pemerintahan untuk Kubar yang lebih baik.  (ADV/hms11/NAW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banner

Tweets