Kabupaten Kutai Barat

Pembukaan Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Se-Kutai Barat, Selasa (19/03/2019)

Pembukaann Rakoord Petinggi dan BPK

Bupati berjabat tangan dengan para peserta usai membuka rapat koordinasi Petingggi dan BPK se – Kutai Barat. Kominfo Jen.diskominfo.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung (DPMPK) mengadakan Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Se-Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 hadiri oleh kepala kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan tenaga ahli dari 190 kampung, 4 kelurahan dan 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. bertempat pada Auditorium Aji Tullur Jejangkat Setdakab Kutai Barat.

Rapat Koordinasi yang berlangsung sehari ini, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Barat bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan dan menerima informasi serta berdiskusi untuk arah pembangunan kampung agar mencapai tujuan tertib administrasi pemerintah kampung di Kutai Barat dan semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta banyak kampung yang mandiri menuju Hari Esok Lebih Baik Dari Pada Hari Ini.

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia, para petinggi dan BPK Kutai Barat dalam optimalisasi fungsi dan kapasitas dalam percepatan pembangunan di kampung-kampung, pemerintah berharap kendala atau hambatan apa saja dapat terselesaikan dalam optimalisasi pengelolaan dana desa dan peningkatan disiplin aparatur dalam bekerja.

Komitmen pemerintah pusat untuk membangun NKRI melalui alokasi dana desa yang cukup besar hal ini untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan merata dari hulu sampai ke hilir, “ maka seluruh program kerja pemerintah kampung harus dapat mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan umum yang harus terpenuhi, pemerintah kampung harus mampu menyusun perencanaan pengelolaan dana desa hingga terlaksana dan menyampaikan laporan realisasi pertangung jawaban secara tepat pula,” terang Bupati

Kepala DPMPK Faustinus Syaidirahman, dalam laporannya menyampaikan materi yang akan di sampaikan yaitu penerapan  Permendagri  No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Evaluasi Perkembangan Kampung dan Kelurahan serta Profil Kampung dari tahun 2015 hingga 2018.

Sementara menurut AKBP I Putu Yuni Setiawan Polres Kutai Barat, pencegahan dan pengawasan terhadap dana desa dan alokasi dana desa sangat perlu di lakukan sehingga teciptanya pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua kampung yang ada. “Dalam hal pembinaan  pihaknya selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Inspektorat, BPK, Instansi terkait serta seluruh masyarakat juga ikut mengawasi, dalam rangka memantapkan dan mensosialisasikan pengelolaan dana desa untuk meminimalisir bahkan meniadakan pelanggaran-pelanggaran ataupun penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut, jelas Kapolres Kutai Barat.

Untuk diketahui Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD tahun 2018 telah tersalur 100% banyak memberikan manfaat bagi kampung di antaranya jalan lokal kampung yang sudah terbangun sebanyak 714 unit dengan panjang 297 km, jembatan 111 unit dengan panjang 6 km, MCK 48 unit, pasar desa 20 unit, sarana olahraga 64 unit, listrik desa 20 unit, air bersih 175 unit, irigasi 7 unit dengan panjang 750 km, gedung sekolah TK/Paud 77 unit, dermaga jembatan perahu 32 unit, posyandu 79 unit, gorong-gorong 18 unit, sumur 25 unit, kelengkapan kantor desa 190 unit, pembangunan kantor desa, lamin adat serta BPU sebanyak 620 unit. Kominfo Jen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>