Kabupaten Kutai Barat

Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Raperda

KB-30- Fraksi PDI Perjuangan

SENDAWAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat, Selasa (29/8) menggelar Rapat Paripurna XVII Masa Sidang II Tahun 2017, tentang Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Raperda Pemerintah. Rapat yang dipimpin  Wakil Ketua I, Paul Vius didampingi, Wakil Ketua II, Arkadius Elly, Wakil Ketua Komisi III, Y M Puncan Karna. Dihadiri langsung Wakil Bupati Kutai Barat, H Edyanto Arkan, Sekretaris Kabupaten Kubar, Drs Yacob Tullur, Assisten I, Silas Sinar, Assisten II, Drs Yohanes Kinam, perwakilan Polres Kubar, Perwakilan Kodim 0912 Kubar, Perwakilan AURI, Perwakilan Kejaksaan dan Perwakilan Pengadilan Negeri, Kepala Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pemkab Kubar.

Pemandangan umum tersebut dibuka pertama  oleh Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kubar dari Komisi II, Astaman.  Dimana disampaikan khusus mengenai nota pengantar atas Sembilan Raperda yang telah disampaikan dalam sidang Paripurna, dari Fraksi PDI Perjuangan menganggap usulan Perubahan Perda oleh Pemkab tersebut memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan beberapa perubahan perundang-udangan yang berlaku diatasnya.

“Khusus mengenai pencabutan Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang menjadi kewenangan Kab Kubar, mendukung sejauh hal tersebut sudah menjadi perintah UU dan dipastikan ada peraturan pengganti yang sesuai. Ini juga demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten untuk mencermati ke-sembilan Raperda yang telah diajukan Pemerintah serta menyerahkan kepada Pansus untuk segera membahasnya pada agenda rapat Pansus yang telah disepakati, ” terangnya.

Sementara itu, Fraksi Amanat Gerakan Kebangsaan Berkarya Terhadap Nota Penjelasan Sembilan Raperda yang disampaikan Ketua Fraksi tersebut, Mulyadi Effendi yang Anggota DPRD dan juga Sekretaris Komisi I menyampaikan  sangat mendukung untuk segera dilakukan pembahasan.

Namun ada empat masukan diantaranya, yang pertama perlu perubahan Perda Tentang Peraturan Daerah pemungutan pajak sarang wallet rumahan yang yang dulunya mengatur sarang wallet alami/gua. Yang kedua,  Perlu adanya Perda tentang pemakaman umum dan taman makam Pahlawan yang lahannya disediakan Pemerintah Daerah. Yang ketiga, Perlu adanya dorongan Perda untuk penggunaan alat-alat medis yang ada di RS HIS yang mengharuskan pengoperasian melalui KSO dengan pihak ketiga oleh Permenkes. Kemudian, yang keempat Pemerintah perlu segera merubah PERDASOTK perangkat kampung karena tidak sesuai dengan perubahan regulasi terkait. Sedangkan Perda tentang Perubahan Perda no 10 tahun 2015 tentang tata cara perolahan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi tidak perlu dirubah karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Desa Tahun 2016.

Fraksi terakhir yakni, Fraksi Gabungan Demokrat-Hanura- Keadilan Sejahtera (FG-DHKS) yang disampaikan Yansel Anggota DPRD Komisi III menyampaikan  ada beberapa masukan diantaranya, terkait Raperda pencabutan atas Perda No 10 Tahun 2013 tentang penerimaan Daerah Bukan Pajak dilingkungan Pemkab Kubar,  yang berbenturan dengan UU No 20 Tahun 2007 tentang penerimaan negara bukan pajak,  yakni solusi tepat untuk mencabut Perda tersebut karena kontradiksi dari kesalahan hal yang diatur yang dilakukan Perda merupakan kewenangan Pusat.

Kemudian, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubar nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perubahan atas Perda Kabupaten Kubar No 34 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Selanjutnya, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Diharapkan suatu pembahasan yang mendalam mengenai tanggung jawab mengelola barang milik daerah agar lebih berdaya dan berhasil guna bermanfaat secara keseluruhan.

Serta yang terkahir Raperda tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kab Kubar,  bahwa penyelenggaraan Pemda diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, ujarnya. (hms 19)

Raperda Tersebut;

  1. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah,
  2. Raperda Pencabutan atas Perda No 10 Tahun 2013 tentang penerimaan Daerah Bukan Pajak Di lingkungan Pemkab Kubar
  3. Perubahan Atas Perda Kabupaten Kubar Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk dan tata cara penggunaan lambang daerah Kabuaten Kubar
  4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubar nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
  5. Urusan Pemerintah Yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubar
  6. Pengendalian, pengawasan dan tata cara penerbitan ijin usaha terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol
  7.  Perubahan atas Perda No 6 tahun 2010 tentang penyelenggaran Administrasi Kependudukan
  8. Perubahan atas Perda Kabupaten Kubar No 34 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banner

Tweets