Kabupaten Kutai Barat

Bangun Sinergitas Untuk Mengatasi Kendala Penanganan Orang Terlantar dan Gangguan Jiwa di Kutai Barat. Rabu (10/04/2019)

Rapat Koordinasi penanganan orang terlantar

Kanan Asisten I Setdakab.Kutai Barat pimpin rapat koordinasi penanganan orang terlantar. Kominfo Ary.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR, SENDAWAR – Rapat Koordinasi penanganan orang terlantar dan gangguan jiwa, dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanganan masalah sosial, kesehatan dan fungsi penganggaran. Rakor yang dihadiri BPJS kesehatan dan paguyuban IKETEM dilaksanakan di ruang Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kestra Misran Efendi mengatakan pentingnya koordinasi dalam menyelesaikan masalah sosial, disamping itu juga dukungan penganggaran yang memadai sangat diperlukan untuk manangani masalah – masalah sosial tidak hanya masalah orang terlantar tatepi juga masalah sosial lainnya.

“Mengingat potensi ganguan jiwa yang meningkat, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah masalah ekonomi hingga masalah pekerjaan, seperti para pekerja dari luar daerah yang terlantar karena diPHK oleh perusahaan, ini juga menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan masalah yang lebih luas,” terangnya.

Disamping itu peran aktif masyarakat dan perusahaan yang wilayah kerjanya di Kutai Barat  untuk bersama – sama mengawasi lingkungannya serta pihak perusahaan yang banyak mendatangkan pekerja – pekerja dari luar daerah untuk mengawasi serta membantu manangani hal ini melalui Corporate Social Responsbilitynya ( CSR ).

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat melalui plt. Kepala Dinas Theresia mengatakan, pihaknya sudah terbiasa menangani masalah orang terlantar hanya saja sering menemui kendala dalam menangani orang terlantar yang tidak memiliki identitas sehingga kesulitan untuk mencari atau berkoordinasi dengan pihak keluarganaya. Terkait sinegitas Dinas Sosial telah melakukan koordinasi dengan para pihak, namun koordinasi sering mengalami kendala, karena ada beberapa pihak yang belum memahami tugas dan fungsinya,” terangnya.

Sementara itu pihak BPJS kesehatan perwakilan Kutai Barat mengatakan, “pihaknya siap membantu masalah pendanaan jika orang terlantar tersebut dirawat pada rumah sakit dengan beberapa kriteria antara lain orang tersebut terdaftar aktif sebagai penguna BPJS, Jika  pembiayaan sebelum orang tersebut terdaftar di BPJS tidak dapat ditanggung,  pihaknya juga tidak dapat memberikan jaminan apabila orang tersebut tidak memenuhi sarat berdasarkan Perpres No 82 tahun 2018,” jelasnya. kominfo Ary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>