Kabupaten Kutai Barat

Apel Peringatan Otda Tahun 2017

KB-26-Otda (2)

SENDAWAR – Otonomi daerah merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, dan mendorong pemberdayaaan masyarakat, untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta peran masyarakat, dalam mengembangkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada peringatan hari otonomi daerah ke XXI tahun 2017 yang dibacakan Asisten I Drs Gabriel Oktavinus mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan pemberdayaan mayarakat, serta daya saing ekonomi daerah. Apel peringatan hari otonomi daerah tersebut dilaksanakan dihalaman depan kantor Bupati Kubar, dan dihadiri Asisten II, III serta para kepala OPD dilingkungan Pemkab Kubar, Selasa (25/4).

Mendagri menjelaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi  atau electronic-government, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah.

Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government, membutuhkan kemampuan dan integegritas  yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah, dan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik atau good lokal governance dan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

Mendagri juga memaparkan bahwa, Kementerian Dalam Negeri juga sedang menggalakan Smart City untuk mendorong pemerintah daerah agar mengembangkan electronic-government dalam penyediaan pelayanan publik terkaiat program smart city sebagai langkah mendorong pemda, kota pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic-government. Dimana program tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Degan harapan pelayanan publik senantiasa meningkat dari waktu kewaktu, baik kepentingan warga Negara maupun dunia usaha melalui pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, peningkatan investasi dan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah pusat melalui program Nawa Cita Kabinet Kerja, telah berketetapan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat dasar-dasar dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui berbagai instrument kebijakan dan program, senantiasa mendorong dan  mendukung upaya pemda dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemda.

Berkenaan dengan peringatan hari otonomi daerah XXI tahun 2017, Mendagri menyampaikan lima arahan pokok bagi seluruh pemerintah daerah, pertama dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah, harus senantiasa terjalin hubungan yang harmonis antar kepala daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah.

KB-26-Otda (1)Kedua tingkatkan kualitas tata kelola pemerintah  daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan profil pemda yang bersih, reformasi birokrasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas seluruh penyelenggaraan pemda, baik kepala daerah, DPRD, maupun PNS. Ketiga prioritas program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didukung dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan  dan akuntabel. Ke empat tingkatkan daya saing perekonomian daerah ditengah percaturan ekonomi global dan regional termasuk era masyarakat ekonomi ASEAN, melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Kelima tingkatkan keterbukaan informasi publik memalui pelayanan informasi dan dokumentasi publik dilingkungan pemda secara efektif dan efisien yang dipertanggungjawabkan.(hms10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Banner

Tweets